bakabar.com, BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel menggelar Kick Off Meeting tahunan kelompok kerja perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi Tahun 2022 di Banjarbaru.
Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan capaian pengembangan kawasan kumuh, peningkatan akses air minum dan akses air limbah.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Azhari mengatakan pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Target tersebut guna mendorong penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi, sesuai mandat UUD 1945 pada Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011.
Adapun, kata Syaifuk, target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah tersedianya 100% akses air minum layak (termasuk 15% akses air minum aman), 90% akses sanitasi layak (air limbah domestik, termasuk 15% akses aman).
Selanjutnya, 0% rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka, 100% rumah tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah, dan 70% rumah tangga menempati rumah layak huni dan terjangkau.
Dalam mencapai target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030 sektor perumahan, air minum, dan sanitasi, kata Syaiful diperluka kolaborasi multisektor dan multiaktor.
“Yang dapat diwujudkan melalui kelompok kerja (Pokja) bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi,” ujar Syaiful, Rabu (30/3).
Oleh karena itu, keberadaan pokja bertujuan memperkuat koordinasi dan menjamin sinergi pembangunan lintas sektor dan pelaku. Baik horizontal maupun vertikal yang berkelanjutan.
"Pokja AMPL Provinsi yang sekarang di gabung menjadi Pokja PKP diharapkan memiliki kecakapan, kemampuan dan keaktifan dalam mengakselerasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan air minum, sanitasi maupun perumahan dan permukiman," ujarnya.
Selain itu, keberadaan Pokja di tingkat provinsi sangat strategis sebagai wadah penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarstakeholder. Terutama dalam membina dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, diperlukan kesamaan visi dan tujuan lintas sektor maupun mitra dan swasta dalam mengawal pembangunan di daerah dan melaksanakan pembangunan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang sinergis dan kolaboratif," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR Kalsel, M. Amril Syarif menambahkan tujuan kegiatan ini untuk mengolaborasikan berbagai sektor.
“Agar pembangunan bisa sejalan dengan sektor lainnya seperti kawasan kumuh nantinya dengan sektor air minum, sanitasi dan sampah bisa mendukung kawasan kumuh agar tidak kumuh lagi,” ujarnya.
Untuk Kick Off meeting ini dihadiri 50 perserta dari Pokja di kabupaten atau kota, Dinas PUPR, Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup.
