bakabar.com, JAKARTA – Tidak main-main kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang masih doyan produk impor.
Presiden memang tampak begitu kesal dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Faktanya sejumlah barang yang digunakan sejumlah kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah masih diimpor.
Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi mengancam akan memotong penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pun Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta ikut mengawasi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.
“Konsekuensi sudah saya sampaikan kepada Menteri Keuangan. Kalau tidak semangat (menggunakan produk dalam negeri), DAK dipotong. Saya potong betul,” tegas Presiden seperti dilansir CNN.
Tak hanya akan memotong DAK, Jokowi juga mengancam akan menahan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU), seandainya pemerintah daerah masih banyak impor.
Ketegasan Presiden disebabkan anggaran daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa mencapai Rp535 triliun untuk 2022. Angka tersebut lebih besar dibandingkan anggaran pemerintah pusat yang hanya Rp526 triliun.
“Lebih besar daerah. Sekali lagi saya ulang pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun,” tegas Presiden.
DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sementara DAU dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan dalam APBD.
