bakabar.com, MARTAPURA – Mulai tahun 2023 hingga 2024 Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah lokasi khusus (lokus) penanganan kemiskinan ekstrem secara nasional, dengan terget nol persen kemiskinan ekstrem.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banjar.
“Secara presentase penduduk miskin Kabupaten Banjar di peringkat terendah dibandingkan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan,” ujar Wabup Banjar, dalam Rakoor Penanggulanan Kemiskinan, di Aula Baiman Bappedlitbang Banjar, Kamis (22/9).
“Tetapi jika dibandingkan jumlah penduduk miskinnya masih berada pada urutan ketiga terbesar, yaitu di angka 18.067 jiwa,” sambung Habib Idrus.
Habib Idrus meminta agar TKPK Banjar mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di desa miskin ekstrem.
Bappedalitbang Banjar sebagai sekretariat TKPK diminta agar segera menyusun laporan pelaksanaan penangulangan kemiskinan kepada TKPK Provinsi Kalsel.
“Yang selanjutnya akan diteruskan ke Satwapres dan lintas sektor, selaku anggota TKPK dapat mendukung untuk memberikan data dan informasinya,” terang wabup.
Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada TKPK yang telah bekerja mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
“Hasil kerja keras tersebut sudah dirasakan hasilnya dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun, sehingga berbagai program kemiskinan dan strategi yang telah dikembangkan harus diteruskan,” pungkasnya.
Rakor tadi dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Banjar Dedi Nurmadi, dan seluruh camat se-Kabupaten Banjar.
