apahabar.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakannya. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan nilai ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.
“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Selain hilirisasi nikel, kata Jokowi, dia mendorong agar hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah juga dapat menjadi prioritas pemerintah. Dia juga menegaskan akan membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi. Sehingga hal tersebut dapat mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia.
Kedua, Jokowi juga mengungkapkan perlunya optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau guna menjadi potensi besar pada penyerapan karbon. Selain itu, Jokowi juga optimistis energi bersih seperti panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.
Adapun yang ketiga, diperlukan penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Jokowi menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan," katanya.
Lebih lanjut, keempat, Jokowi menyebut agar digitalisasi ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Hingga saat ini setidaknya sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
"Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan," ujarnya.
Terakhir, kelima, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
"(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi," pungkasnya. (Leni)
