bakabar.com, JAKARTA – Masalah serta upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain upaya pencegahan secara terpadu hingga optimalisasi kinerja Badan Restorasi Gambut dan penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan, termasuk di antaranya tindakan tegas bagi aparat (TNI/Polri) yang lambat menangani masalah kebakaran.
Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019. Rakornas berlangsung dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Secara keseluruhan lanjutnya, terjadi penurunan hingga 80 persen hotspot atau titik panas jika dibandingkan 2015 lalu. Namun Presiden meminta kepala daerah bersama seluruh pihak bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai prioritas.
Terdapat beberapa daerah tahun ini penyumbang asap, sebut Isran sesuai yang diucapkan Presiden Jokowi dalam arahannya dihadapan seluruh gubernur, bupati/wali kota, Pangdam dan Kapolda hingga jajaran Dandim dan Kapolres.
“Wilayah Sumatera ada Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan Kalimantan adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Kaltim tidak masuk daerah rawan Karhutla,” ungkap Isran Noor.
Namun demikian Isran meminta seluruh pihak terkait tetap meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Kita jangan lengah. Ini memasuki masa-masa kemarau. Saya minta bupati dan wali kota terus berkoordinasi dengan instansi terkait bahkan melibatkan TNI dan kepolisian untuk upaya pencegahan. Termasuk penanganan apabila terjadi kebakaran. Jangan ada pembiaran walaupun kecil,” harap Isran.
Hal senada disampaikan Bupati Kutai Timur Ismunandar usai menghadiri Rakornas bahwa peran seluruh pemangku kepentingan sangat penting dan strategis dalam upaya deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Keterlibatan seluruh stakeholders sangat penting. Sebab tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan aparat dari instansi kehutanan, TNI dan kepolisian saja,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kaltim Duratma Momo bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait optimal melakukan sosialisasi dan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye hingga groundcheck hotspot serta pembentukan brigdar karhutla.
Baca Juga: Tiga Kecamatan di Tanbu Masih Rawan Karhutla
Baca Juga: 15 Kasus dengan 6 Tersangka Karhutla Kalteng
Baca Juga: Kepala BNPB: Karhutla di Kalteng Unik, Terjadi Dekat Pemukiman
Sumber: Humas
Editor: Fariz Fadhillah
