bakabar.com, BANJARMASIN - Kasus Covid-19 diprediksi kembali meningkat di akhir tahun 2022.
Prediksi itu menyusul tingginya kasus karena mutasi subvarian Omicron dan munculnya beberapa varian baru.
Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk percepatan penanganan Covid-19, Syamsul Arifin menilai, lonjakan kasus bisa terjadi dengan aktivitas masyarakat yang cenderung meningkat di akhir tahun. Terlebih, saat libur natal dan tahun baru 2023.
"Potensi peningkatan kasus Covid-19 ini jelas mengancam," ucapnya, Senin (5/12).
"Selain mobilitas warga sudah longgar, di samping itu juga tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan yang menurun. Sehingga lonjakan besar angka Covid-19 bisa terjadi di libur natal dan tahun baru," kata Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Dia menyarankan, pemerintah harus memaksimalkan kebijakan injak gas dan rem, untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 yang signifikan.
Sebab, ada juga faktor lain yakni kecenderungan saat libur natal dan tahun baru, warga dari daerah lain yang menghabiskan waktu libur ke Banjarmasin bersama keluarga.
"Kalau menurut saya, pembatasan atau penutupan akses masuk ke Banjarmasin masih belum perlu. Tapi yang harus dilakukan pemerintah, terutama Pemkot Banjarmasin adalah memberlakukan pengetatan sebagai upaya pencegahan," tekannya.
"Misalnya keluar masuk kita harus divaksin dan menunjukan kartu vaksinasi, serta penggunaan protokol kesehatan. Kalau penerapan ini maksimal, Insya Allah efektif," sambungnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya (UPR) ini mengatakan, pihaknya terus memonitor perkembangan kasus Covid-19 hingga akhir tahun nanti.
"Secara nasional, jumlah kasus harian memang fluktuatif dan cenderung meningkat. Ambil contoh 1 Oktober lalu, ditemukan 1.638 kasus. Kemudian pada 1 November naik menjadi 4600 kasus. Sementara di Kalsel, kalau kita lihat, kasus baru tidak terlalu menonjol. Tapi yang meningkat justru yang rawat inap. Pada November yang ditemukan ada 62 kasus. Tapi di Desember meningkat menjadi rata-rata 360an kasus," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syamsul menyebut salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan menggencarkan program vaksinasi. Sebab, kata dia, capaian vaksinasi di Kalsel masih di bawah target.
"Dari total keseluruhan 74,2 persen target vaksinasi, di Kalsel capaian vaksinasi baru 58,62 persen. Ini masih di bawah kalau kita bandingkan idealnya herd imunity itu 70%, bagusnya 80%," paparnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalsel, dr Sigit Prasetya Kurniawan mengatakan, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat natal dan tahun baru 2023, sebaiknya masyarakat mengurangi mobilitas.
"Terutama menjelang dan saat libur natal dan tahun baru (Nataru) untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga Covid-19," ujarnya.
"Upaya ini akan efektif jika masyarakat patuh, taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas serta berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19," lanjutnya.
Dirinya mengatakan, keberhasilan melewati dan mengakhiri masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan tenaga medis atau kesehatan saja, namun juga peran serta masyarakat seluruh Indonesia.
"Berdasarkan analisa Satgas Penanganan Covid-19 RI, apabila saat nataru nanti masyarakat lengah terhadap protokol kesehatan (prokes), mobilitas yang tinggi serta lemahnya vaksinasi dan juga turunnya upaya 3T (tracing, testing, treatment), diprediksi lonjakan kasus Covid-19 bisa mencapai sebesar 430%," tegasnya.
Disinggung mengenai perlu tidaknya pemerintah memberlakukan pembatasan khusus bagi warga yang ingin liburan ke tempat keramaian seperti mal dan destinasi wisata, Sigit mengatakan hal itu belum perlu dilakukan.
"Melihat perkembangan data kasus saat ini, barangkali masih belum pada bentuk larangan. Namun lebih bersifat imbauan dan edukasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan, mengurangi mobilitas dan melakukan vaksinasi booster lengkap," katanya.
"Namun tentunya semuanya tergantung kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan. Misal apakah akan dilakukan larangan perayaan tahun baru ditempat umum atau keramaian, tentunya dengan pertimbangan lebih lanjut," tandasnya.
