bakabar.com, JAKARTA - Ekspor nikel ilegal dari Kalsel ke China menyeruak. Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas) curiga, kasus ini melibatkan pejabat negara.
Berkaca dari kasus serupa di Sulawesi Utara. Di sini melibatkan pejabat tinggi di Kementerian ESDM. Artinya, tak menutup kemungkinan di Kalsel juga begitu.
"Missing link-nya di mana? Kita tunggu kinerja kepolisian?," terang Kepala Divisi Riset dan Database Jatamnas, Imam Shofwan pada bakabar.com dikutip, Senin (11/9).
Baca Juga: Haji Isam Bangun 4 Smelter, Jangan Ikuti Jejak Meratus Steel!
Baca Juga: Luhut Ditantang Buka Fakta Ekspor Nikel Ilegal dari Kalsel
Tapi dia yakin. Berulangnya kasus ekspor ilegal ini adalah bukti kegagalan pemerintah. Khususnya dalam mitigasi krisis iklim.
Pasalnya, kampanye elektrifikasi kendaraan tidak hanya untuk meredam suhu bumi yang kian naik. "Tapi juga ajang laku koruptif," imbuhnya.
Penting untuk tahu. Kalsel adalah kantong batu bara. Sejauh ini belum ada perusahaan yang sudah beroperasi mengolah nikel.
Jikapun ada, baru satu smelter. Milik salah satu pengusaha tambang di Kalsel. "Tapi itupun baru tahap pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: DPR Desak KemenESDM Terjun Usut Ekspor Nikel Ilegal Kalsel ke Cina
Lalu dari mana ekspor ilegal itu berasal? Di bagian ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim sudah tahu. Kata dia, 'si anu'. Sayangnya, fakta itu tak diungkap utuh ke publik.
Lagi-lagi, Imam menaruh curiga. Bisa jadi, ekspor ilegal ini hasil kesepakatan jahat antara pejabat negara dan pengusaha batu bara.
"Ini memungkinkan kebocoran nikel menunjukkan banyaknya 'pemain' batu bara di sana," katanya.
Apalagi, kalau ilegality dilihat dari conflicting interest. Atau benturan kepentingan. "Banyak pejabat di eksekutif, legislatif hingga mantan pejabat tinggi dan militer yang bermain diperusahaan baru bara," pungkasnya.
