bakabar.com, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengatakan sejauh ini ada sebanyak 100 hekatare lebih lahan pertanian di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum dapat digarap.
Samsun menyebutkan bahwa masyarakat belum bisa menggarap lahan tersebut karena ketiadaan irigasi yang mendukung pengelolaan lahan pertanian tersebut.
“Jujur kondisi ini sangat disayangkan. Ditengah menurunnya produksi hasil pertanian Kaltim, justru masih ada lahan pertanian yang belum dapat tergarap,” ucap Samsun saat reses di Jalan Houling Asta Minindo KM 6 GG Usaha Tani, RT 12 Kecamatan Loa Kulu, Kukar, Jumat (27/10)
Baca Juga: DPRD Kaltim Getol Perjuangkan Air Bersih dan Listrik untuk Warga
Selain itu, hal yang menjadi alasan para petani adalah belum adanya ketersediaan pupuk, sehingga apabila dipaksanakan untuk membuka lahan dan menanam padi hanya akan menyebabkan gagal panen yang mendatangkan kerugian.
Kondisi ini sangat disayangkan karena lahan pertanian di Kaltim dalam berapa dekade terus mengalami penurunan produktivitasnya diakibatkan alih fungsi lahan. Hal ini mengakibatkan misi Kaltim swasembada beras hanya menjadi wacana dan angan-angan karena belum memiliki program yang jelas.
Samsun mengungkapkan beberapa daerah yang menjadi lumbung padi dan komoditi pertanian lainnya harusnya mendapatkan perhatian dan prioritas lebih, guna meningkatkan hasil produksi pertaniannya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Masyarakat Bisa Kelola Lahan HGU PT Budi Duta Agromakmur
Ia khawatir tanpa adanya dukungan pemerintah terkait irigasi dan ketersediaan pupuk akan membuat para petani memilih untuk beralih profesi.
“Selayaknya orang pada umumnya petani juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum lagi keperluan anak sekolah dan lainnya. Kalau hasil pertanian menjadi tidak maksimal mereka bisa beralih,” ucapnya.
Melihat tanaman alpukat dan jambu kristal di tempat dia reses, Samsun mengatakan sesungguhnya Kaltim memiliki potensi besar menjadi daerah penghasil sejumlah komoditi pertanian apabila dikelola secara maksimal. (ADV/DPRD Kaltim)
