Wacana Investasi Oman Senilai Rp 300 Triliun di Kotabaru Disambut ‘Karpet Merah’
Meski demikian, wacana investasi raksasa di bidang migas itu kemungkinan takkan terealisasi dengan mulus. Sekretaris Daerah Kotabaru, Said Akhmad menyambut baik ihwal rencana perusahaan asal Oman berinvestasi di Kotabaru.
Untuk tahapan rencana investasi telah diadakan rapat koordinasi antara Pemkab Kotabaru dengan pihak investor asing tersebut.
"Jadi kami terakhir memang sudah ada rapat virtual dengan Oman langsung. Tapi, sampai saat ini investasi itu masih terkendala soal pandemi Covid-19," ujar Said, dijumpai bakabar.com, Rabu (23/6).
Hal serupa diungkapkan, Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru, terkait rencana investasi Oman yang dinilai akan berdampak baik bagi daerah.
Eksekutif, dan legislatif telah beberapa kali mengadakan pertemuan membahas dampak positifnya perusahaan bagi daerah.
Dewan tentu akan memberikan dukungan kepada investor. Itu selama dapat berkontribusi bagi daerah, dan masyarakat sekitar.
"Intinya, kami menyambut baik rencana itu, dan kami berharap perusahaan nanti bisa mengutamakan tenaga kerja lokal," ujar Syairi.
Sebagai informasi, Pemkab Kotabaru telah mengeluarkan izin investasi terhadap perusahaan kilang minyak asal Oman tersebut.
Sementara ini, perusahaan memerlukan lahan 1.500 hektare untuk membangun industri hilir pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai. Lahan itu berada di kawasan Kecamatan Pulau Laut Selatan.
Perusahaan asal Oman itu akan membangun industri hilir untuk pengolahan minyak mentah menjadi bahan jadi siap pakai, seperti minyak sebagai bahan bakar dan lainnya.
"Saat ini manajemen tengah menghitung biaya pembebasan lahan, karena lahan yang diperlukan cukup luas, yakni sekitar 1.500 hektare," kata Sekda.
Ganti Rugi 800 KK
Berdasarkan data Pemkab, pihak perusahaan telah menghitung populasi penduduk yang ada di daerah pantai untuk pembangunan pipa dan pelabuhan.
"Berdasarkan data sementara jumlah perumahan yang akan diganti rugi sekitar 800 kepala keluarga (KK) di Pulau Laut Selatan, itu kalau jadi," terang Sekda, dilansir Antara, belum lama tadi.
Dalam pembebasan tersebut tidak semudah seperti yang diduga. Karenanya, pihaknya memberikan alternatif.
Alternatif itu adalah penggunaan tanah seluas 4.000 hektare milik Pemkab Kotabaru, yang kini masih berupa kandang ternak.
Nantinya, Pemkab Kotabaru bisa menawarkan solusi kepada pihak perusahaan. Apakah dengan sistem sewa atau menjadi saham.
"Dengan alternatif tersebut, kami berharap investor tetap membangun kilang minyak di Kotabaru, karena dampak positifnya cukup luas, seperti akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, dan peredaran uang cukup besar di Kotabaru," tambahnya.
"Oleh karena itu, kami berharap semua pihak komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan masuknya investor tersebut. Jangan belum apa-apa perusahaan dimintai ini dan itu, hal itu akan membuat perusahaan tidak nyaman," Said mengakhiri.
