bakabar.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti polusi udara di Indonesia. Karena jadi biang kerok penurunan perkonomian nasional.
Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa dampak tersebut lantaran kebijakan pemerintah yang mengusulkan 50 persen karyawan WFH.
"Ini akan mengakibatkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Di DKI itu akan turun ekonominya pertumbuhan sebesar 0,7 persen," ujarnya.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara, Indef: Butuh Transisi Energi!
Penurunan ekonomi nasional imbas dari polusi, lanjutnya, lantaran pengeluaran masyarakat di kota-kota besar. Misal Jakarta yang sebagian untuk transportasi.
"Dari 100 persen pengeluaran, katakanlah 10 persen untuk transportasi. Kalau 10 persennya tidak ada atau dikurangi, ini yang terjadi, penyerapan tenaga kerjanya juga akan terkoreksi turun, upahnya juga akan turun," papar Heri.
Lebih lanjut, ia memaparkan grafik presentase penurunan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia imbas dari polusi udara. Sebab, kebijakan WFH menyebabkan produk domestik bruto (GDP).
"0,73 persen, penyerapan tenaga kerja -1,76 persen, dan upah riil -1,73 persen," jelas Heri.
Baca Juga: Polusi Udara Biang kerok Perubahan Iklim
Ia memperkirakan GDP di tingkat nasional -0,02 persen, penyerapan tenaga kerja -0,06 persen, dan upah riil -0,13 persen.
Kemudian untuk GDP wilayah DKI Jakarta sekitar Jakarta -0,73 persen, penyerapan tenaga kerja -1,76 persen, dan upah riil -1,73 persen.
"DKI Jakarta barometer nasional ya, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
