bakabar.com, MARABAHAN - Pemkab Barito Kuala (Batola) menunjukkan komitmen dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran dengan mengikuti Rakor Pencegahan Korupsi Perencanaan dan Penganggaran, Rabu (23/7).
Diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rakor digelar secara virtual melalui zoom meeting tersebut langsung Bupati H Bahrul Ilmi.
Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H Zulkipli Yadi Noor, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Rakor yang digelar serentak dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini merupakan bagian dari program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Juga tindak lanjut dari hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Evran) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setelah dibuka Wakil Gubernur Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman, peserta rakor mendengarkan paparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
"Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga proses perencanaan dan penganggaran agar berjalan sesuai aturan," ungkap Bahrul.
"Tentunya kami berkomitmen dalam mencegah potensi penyimpangan sejak dini," imbuhnya.
Sementara Zulkipli menjelaskan arahan yang diberikan KPK menjadi bekal penting dalam upaya pencegahan korupsi secara sistematis.
"Inti dari rakor adalah pembinaan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar bisa mencegah korupsi, khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran," jelasnya.
