Pemilu 2024

Hindari Kegaduhan, Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Berpolitik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk tidak berpolitik jelang Pemilu 2024.

Featured-Image
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7). Foto: apahabar.com/Rizky Dewantara

bakabar.com, TANGERANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk tidak berpolitik jelang Pemilu 2024.

"Kepala daerah sekarang itu ada yang definitif dan PJ. Saya minta betul-betul mengambil posisi netral. Tidak berafiliasi kepada partai atau calon manapun," ucap Tito, Kamis (20/7).

Sekali berafiliasi, kata Tito, pasti bikin kekisruhan politik.

"Jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis," katanya. 

Bagi Tito, pemkab harus menjalankan tugas utamanya dalam pemerintahan. Bukan ikut larut dalam dinamika politik.

"Saya ingin tekankan di sini, kalau bupati definitif wajarlah. Karena kader partai. Kalau PJ yang menjabat adalah birokrat, tujuannya mengisi kekosongan untuk menjalankan roda pemerintahan," jelasnya. 

Lagi pula ketimbang larut dalam politik, kata Tito, mending bikin program yang bagus. Sehingga Pemilu maupun Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai.

Terlepas dari itu, mantan Kapolri juga meminta masyarakat dan media mengambil perannya.

Agar memberikan informasi secara objektif dan sesuai fakta. Jangan menyebar hoaks dan black campaign.

"Kita tahu bahwa pemilu itu sah demokrasi. Tapi dari sudut pandang keamanan, suatu perbedaan atau polarisasi menimbulkan potensi konflik. Jadi kita jaga supaya tidak ada konfliknya, apalagi sampai ada kekerasan," seru Tito.

Penutup, ia meminta masyarakat untuk datang ke TPS. Karena partisipasi pemilih itu adalah legitimasi siapa pun yang menang.

"Hal itu akan sangat tinggi dan itu awal yang bagus untuk memulai pemerintahan. Dan juga masyarakat harus menjadi pengawas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang," tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner