bakabar.com, JAKARTA - Menurut hukum di negeri ini, mereka yang bermain judi termasuk judi online tak boleh menjadi pejabat publik.
Akademisi bidang hukum telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim mengingatkan para pemain judi. Ia mengatakan bahwa bermain judi, termasuk judi online, bisa membawa seseorang ke dalam situasi hukum yang rumit.
Edmon mengatakan bahwa menurut peraturan yang berlaku, orang yang telah melakukan perbuatan tercela, termasuk judi online, tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat publik.
"Bayangkan saat Anda masuk dalam situs judi online, kemudian tercatat dalam datanya, kemudian suatu saat Anda akan diperkarakan dengan data itu. Jadi kalau main judi itu lebih banyak terjebak," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/8).
Baca Juga: Curhat Istri Punya Suami Kecanduan Judi hingga Hutang Rp600 Juta
"Hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sebenarnya dampak judi itu apa? Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Anda itu tidak bisa menjadi pejabat, tidak bisa menjadi dewan pertimbangan presiden, tidak bisa menjadi presiden," ujar Edmon menjelaskan.
Dalam kasus perjudian daring, kata dia, masalah privasi juga menjadi penting. Penggunaan data pribadi oleh penyedia situs perjudian dapat memberikan risiko kebocoran informasi pribadi.
Selain itu, menurut Edmon aktivitas perjudian daring seringkali melibatkan tindakan manipulatif atau penipuan yang dapat merugikan para pemain.
Edmon berharap masyarakat dapat memahami bahwa perjudian tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan dan karier seseorang.
"Jadi ada penipuan, ada penjebakan terhadap data pribadi Anda, dan Anda tidak bisa menjadi pejabat gara-gara ikut judi, maka kurangilah," kata Edmon menambahkan.
