bakabar.com, MARABAHAN - Tepat berusia 63 tahun, Rabu (4/1), Barito Kuala (Batola) memasuki masa transisi kepemimpinan di tengah sederet pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.
Batola tidak lagi memiliki pejabat bupati dan wakil bupati, sejak Hj Noormiliyani AS dan H Rahmadian Noor menyelesaikan masa jabatan yang berakhir 4 November 2022.
Selanjutnya hingga 2024 atau seusai diperoleh bupati dan wakil bupati hasil Pilkada, Batola akan dipimpin Mujiyat selaku Penjabat Bupati.
Meski berstatus penjabat, bukan berarti tugas yang diemban lebih ringan. Justru masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.
Salah satu yang mencolok adalah tingkat kemiskinan. Hingga akhir 2022, tingkat kemiskinan di Batola sebesar 4,75 persen atau turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5,11 persen.
Namun demikian, angka tersebut masih berada di atas tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan sebesar 4,49 persen.
Sementara capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Batola dengan 66,64 persen, juga masih di bawah rata-rata Kalsel sebesar 71,28 persen.
Kemudian pertumbuhan ekonomi di Batola baru mencapai 3,17 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata Kalsel sebesar 3,48 persen.
Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi hingga 1,06 persen di akhir 2020, lalu tumbuh lagi hingga 3,17 persen di pengujung 2021.
Selanjutnya angka harapan lama sekolah di Batola mencapai 12,5 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah masih berkisar 7,55 tahun yang berarti pendidikan maksimal adalah kelas VIII atau belum memenuhi wajib belajar 12 tahun.
Situasi itu juga berkaitan dengan harapan hidup di Batola sekitar 66,27 tahun. Pun tak terlepas dengan indeks kualitas lingkungan hidup senilai 63,21 poin di akhir 2021, atau lebih rendah dari rata-rata Kalsel senilau 71,03 persen.
Untungnya gini rasio atau ketimpangan di Batola hingga akhir 2021 tercatat 0,284 poin persen yang menandakan pertumbuhan ekonomi terus membaik.
Adapun rata-rata gini rasio Kalsel 0,330 poin, sehingga ketimpangan pendapatan di Bumi Selidah jauh lebih rendah.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka di Batola untuk usia produktif 15 tahun ke atas, tercatat senilai 3,63 persen di akhir 2022 atau naik 0,41 poin dibanding tahun sebelumnya.
Namun tingkat pengangguran terbuka Batola masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kalsel sebesar 4,74 prsen.
Bahkan Batola termasuk kabupaten di Kalsel yang mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka bersama Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Balangan.
Program Prioritas
Lantas untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus meningkatkan yang sudah membaik, Pemkab Batola di bawah kepemimpinan Mujiyat telah menyusun sederet prioritas sepanjang 2023.
Dimulai dari persiapan Pemilu 2024, peningkatan jalan Kutabamara (Kuripan, Tabukan, Bakumpai dan Marabahan)dan Taman Sari Bunga (Tamban Mekarsari, Tabunganen dan Anjir).
Disusul penambahan destinasi wisata, peningkatyan pelayanan publik, ketersediaan pelayanan dasar mulai tingkat desa/kelurahan, dan peningkatan produksi pertanian.
Kemudian bedah kampung guna menciptakan desa mandiri, membuka peluang kerja melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan inovasi daerah (1 satuan perangkat kerja untuk 1 inovasi).
Selanjutnya mempertahankan Adipura dan Kota Layak Anak (KLA), penanggulangan bencana, kegiatan keagamaan hingga lomba skala nasional lewat Tour The Batola.
Mujiyat sendiri menekankan inovasi daerah yang terkait satu sama lain dengan program prioritas lain. Salah satunya inovasi pertanian, mengingat petani di beberapa kecamatan tidak bisa bercocok tanam akibat debit air yang terlalu tinggi.
"Setiap satuan perangkat kerja harus memiliki inovasi minimal satu. Kalau sampai tidak memiliki evaluasi, kepala satuan perangkat kerja terkait akan dievaluasi," tegas Mujiyat.
Melanjutkan Kutabamara
Dalam program prioritas 2023, Batola berkomitmen tetap melanjutkan Kutabamara yang dicetuskan Noormiliyani. Demikian pula Tamban Sari Bunga yang dirintis Hasanuddin Murad.
Terkait peningkatan maupun perbaikan Kutabamara dan Taman Sari Bunga, pekerjaan prioritas akan berkaitan dengan ketersediaan anggaran.
Diketahui jalan kabupaten di Batola sepanjang 620 kilometer. Sementara Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diatur minimal 60 persen dari panjang keseluruhan.
Untuk mencapai persentase SPM, dibutuhkan setidaknya Rp900 miliar per tahun untuk penataan atau perbaikan jalan.
Anggaran tersebut dipastikan tidak mampu dijangkau, mengingat APBD Batola 2023 hanya berjumlah sekitar Rp1,4 triliun.
Imbasnya Dinas PUPR Batola hanya akan mampu membangun baru atau memperbaiki jalan sepanjang 400 kilometer, termasuk Kutabamara dan Taman Sari Bunga sebagai program prioritas.
Sementara jalan-jalan lain akan ditangani sesuai kriteria prioritas seperti kerusakan berat, pertimbangan pertumbuhan ekonomi, dan anggaran.
Selain jalan kabupaten, perhatian khusus juga diberikan kepada jalan provinsi. Salah satunya jalan poros di Kecamatan Barambai, tepatnya Desa Kolam Kiri yang rusak parah.
"Insyallah jalan poros Barambai akan segera diperbaiki, karena penganggaran dalam APBD Kalsel sudah disetujui Gubernur dan DPRD," jelas Mujiyat.
