bakabar.com, BANJARMASIN – Sengketa Pilgub Kalsel 2020 makin berlangsung sengit.
Usai mengutus kadernya langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Golkar sebagai partai pengusung Sahbirin Noor-Muhidin menyiapkan 77 lembaga hukum yang akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Golkar telah menyiapkan 77 lembaga hukum seluruh Indonesia yang akan membantu terhadap KPU apabila dibutuhkan,” kata Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi, dalam jumpa pers, Selasa (29/12) sore.
77 lembaga tersebut, kata dia, sudah disiapkan oleh DPP Golkar bagi calon usungan Golkar yang bersengketa di MK, termasuk Kalsel.
Puar menegaskan 77 lembaga hukum yang akan dikerahkan untuk mendampingi KPU itu sudah pula diperkuat dengan surat keputusan dari DPP dan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta.
“Jadi Golkar membuat tim hukum untuk sengketa pilkada, dan siapa pun yang mau menggunakan silakan,” jelasnya.
Meski demikian Puar tak merinci siapa saja para pengacara yang bakal disiapkan untuk bantuan hukum KPU tersebut.
Lantas apakah sah mengingat yang bersengketa adalah H Denny-Difri (H2D) dan KPU?
Puar menjawab tak ada larangan soal itu. Asalkan dengan catatan itu diminta KPU.
“Sepanjang KPU meminta. Kan bukan atas nama partai tapi lembaga hukumnya. Artinya Golkar telah menyiapkan lembaga hukum untuk membantu KPU,” ucapnya.
Selain itu, Puar juga menyatakan turun gunungnya Partai Golkar hingga melakukan monitoring ke MK sebagai sikap proaktif partai pengusung.
“Saya kira Golkar sebagai partai pengusung harus proaktif untuk mengetahui. Karena ada hak-hak yang diusulkan oleh paslon untuk pembelaan apabila dalam gugatan tak sesuai dengan fakta dan bukti yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Menurut Puar partai pengusung memiliki hak untuk memberikan masukan ke KPU tentang kejadian-kejadian apa saja di lapangan.
“Oleh sebab itu bahwa partai pengusung punya kewajiban untuk melakukan monitoring terhadap hal yang bakal disengketakan di MK,” tukasnya.
Terlepas dari itu, Puar juga menyindir sejumlah pembela Denny Indrayana dalam gugatannya di MK.
Politikus senior Golkar Kalsel itu menyayangkan kubu Denny yang kerap sekali membawa nama mantan, seperti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, dan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah.
“Saya kadang-kadang juga sangat miris, termasuk Febri, Bambang Wijayanto. Selalu membawa nama mantan-mantan. Mantan itu apa artinya sudah tidak lagi dia berada di situ, kalau ibarat (kata) tentara di Malaysia itu laskar tak berguna. Seperti tong kosong nyaring bunyinya kalau peribahasa itu,” ucap Puar Junaidi.
Kemarin, Senin (28/12), Ketua Bappilu Golkar Kalsel,Supian HK bersama Puar berangkat ke Jakarta untuk mendatangi MK.
Mereka mendatangi MK untuk memastikan hal apa saja yang bakal digugat, sekaligus mencari informasi bukti apa saja yang sudah dimasukkan oleh H2D.
Pulang dari MK, Supian HK menyayangkan langkah Denny Indrayana-Difriadi Darjad menggugat ke MK.
Menurut Supian, langkah Denny ke MK juga sebagai upaya mencari-cari kesalahan sang rival Sahbirin Noor-Muhidin, sekali pun objek gugatan yang dilayangkan adalah penyelenggara pemilu.
“Saya bingung dengan manusia yang satu ini, (malah) mencari kesalahan bukannya mengakui kekalahan,” kata Supian HK dalam jumpa pers di Sekretariat DPD Golkar Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (29/12) pukul 15.25.
Didampingi Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Kalsel, Puar Junaidi, Supian bilang Denny mestinya legawa dengan hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU.
Supian menganjurkan Denny untuk berkaca dari empat kali pengaduan dugaan pelanggarannya yang rontok di Bawaslu Kalsel.
Di MK, Supian sengaja datang untuk melihat perkembangan sekaligus mencari informasi soal substansi yang akan disidangkan.
Menurutnya, MK hanya mengurus ihwal hasil perolehan suara. Bukan lagi soal dugaan pelanggaran yang sudah disidangkan oleh Bawaslu.
“Kalau mempermasalahkan soal bantuan itu sudah lewat,” sambung Supian.
Supian menilai upaya mencari keadilan yang dilakukan Denny ke MK terkesan dipaksakan.
“Tampaknya ingin memelintir isu di masyarakat,” ujar Supian HK.
Tambah Alat Bukti
Denny Indrayana dengan sederet barang bukti dugaan kecurangan dan pelanggaran Pilgub Kalsel 2020 bertekad mendiskualifikasi kemenangan Sahbirin Noor-Muhidin di MK. Foto: Ist
Denny Indrayana dengan sederet barang bukti dugaan kecurangan dan pelanggaran Pilgub Kalsel 2020 bertekad mendiskualifikasi kemenangan Sahbirin Noor-Muhidin di MK.
Teranyar, wakil menteri Hukum dan HAM 2011-2014 itu kembali menambah alat bukti dugaan kecurangan dan pelanggaran.
Seperti diwartakan sebelumnya, Denny dan tim kuasa hukumnya resmi mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil (PHP) Pilgub Kalsel 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 46 item alat bukti baru dugaan kecurangan dan pelanggaran disertakan. Praktis, total alat bukti bertambah menjadi 223 item dari sebelumnya 177 bukti.
Perbaikan permohonan itu menurut H2D penting mengingat pihaknya masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dugaan kecurangan dan pelanggaran dari masyarakat.
Dugaan pelanggaran dan kecurangan itu, kata dia, terjadi selama masa pra-kampanye, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara.
“Perbaikan yang kami ajukan menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan, dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman, bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” ujar Denny Indrayana, calon gubernur Kalsel nomor urut 2 itu, melalui siaran persnya kepada bakabar.com Senin (28/12) sore.
Resmi, Denny Serahkan Puluhan Bukti Baru ke MK dari CD hingga Intimidasi Bidan
Pasangan Difriadi Darjat ini bilang di antara banyak bukti itu ada video-video yang sudah dibungkus rapi dalam amplop.
“Ini adalah CD yang membuktikan kecurangan dan segala sesuatu yang tertulis di dalam permohonan kita,” rincinya.
Ada pun dari hasil perbaikan permohonan yang diajukan tim H2D itu, dalil-dalil permohonannya tertulis atau dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada bagian awal permohonan, kami menyampaikan argumentasi tentang penghitungan yang adil dan seharusnya, serta dilanggarnya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam perhelatan Pilgub Kalsel Tahun 2020.
2. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1.
3. Petahana menyalahgunakan bantuan sosial Covid 19 (sembako) untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
4. Petahana menyalahgunakan program tandon air Covid 19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
5. Penyalahgunaan Tagline "Bergerak" pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye petahana atau paslon 1, termasuk di dalamnya ada penggunaan fasilitas media pemerintah.
6. Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan untuk pemenangan paslon 1 adalah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada.
7. Penegakan hukum tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat diukur dari berbagai fakta.
Dibeberkannya fakta yang dimaksud adalah laporan pemohon atas pelanggaran petahana dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Lalu, penanganan laporan bersifat tertutup.
Denny menganggap tidak ada upaya hukum yang tersedia dan Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa ulang laporan.
Ditambahkan, DKPP tidak kunjung menindaklanjuti laporan dan penegakan hukum diskualifikasi pasangan calon yang problematik.
8. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin (Kecamatan Binuang), Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan modus pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:
a. Politik uang (money politics) yang dilakukan melalui tim-nya dan dengan strategi tandem, khususnya pada pemilihan Bupati Banjar;
b. Petugas KPPS merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah;
c. Penggelembungan suara dengan manipulasi data DPPh dan DPTb;
d. Banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%;
e. Banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100%;
f. Tidak netralnya penyelenggara pemilu, pengerahan ASN, dan pergerakan Sirekap yang lambat di Kabupaten Banjar;
g. Adanya praktik intimidasi terhadap bidan-bidan di seluruh Kecamatan Barito Kuala untuk memilih paslon 1;
h. Pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Penggelembungan suara di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
Sementara itu, salah satu kuasa hukum H2D, Febri Diansyah mengatakan sejumlah bukti dan argumen signifikan yang dimasukkan dalam perbaikan permohonan tersebut diharap mampu memperkukuh gugatan Tim H2D di MK.
“Kami berharap materi-materi ini semakin memperkuat proses pembuktian pada sidang di MK,” pungkasnya.
Infografis: bakabar.com/Zulfikar
Sebagai pengingat, Selasa (22/12) lalu, Tim H2D sudah membawa 177 bukti dugaan kecurangan dan pelanggaran Pilgub Kalsel 2020 ke MK.
Ratusan bukti tersebut berbentuk video, foto, rekaman suara, surat, surat keputusan (SK), beberapa dokumen terkait Pilkada 2020, hingga plastik beras dengan poster mirip dengan paslon lain.
Denny mengendus sederet dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, serta masif (TSM) selama perhelatan Pilgub Kalsel 2020.
Denny menggugat hasil Pilgub Kalsel 2020 setelah kalah perolehan suara dari lawan mereka Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMU).
Meminjam laporan KPU Kalsel, Sahbirin-Muhidin menang dengan total suara sebanyak 851.822 suara.
Sedangkan H2D kalah tipis dengan 843.695 suara. Selisih keduanya hanya 8.127 suara.
Tanpa kecurangan dan pelanggaran, Denny yakin dirinya memperoleh 870.191 suara, sementara BirinMu 824.670 suara.
Denny memprediksi sidang perdana sengketa Pilgub Kalsel 2020 digelar akhir Februari 2021 mendatang.
Sebelum sidang perdana, ada masa perbaikan berkas setelah didaftarkan ke MK. Kemungkinan sidang putusan final MK pertengahan atau akhir Maret 2021.
Dilengkapi oleh Rizal Khalqi
