Kasus Korupsi

Golkar Tunggu Pengumuman KPK Soal Status Hukum Wali Kota Bima

Politikus Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengaku partainya belum bersikap terkait dugaan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi yang terjerat kasus korupsi.

Featured-Image
Ketua DPD Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan. Foto: apahabar.com/Andrew Tito

bakabar.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengaku partainya belum bersikap terkait dugaan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi yang terjerat kasus korupsi.

Sebab KPK tengah melakukan penggeledahan Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ya tentu kita harus cek dulu," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima Muhammad Lutfi!

Ace menjelaskan pihaknya menunggu pengumuman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mesti ada pengumuman resmi dulu dari KPK ya terkait dengan penetapan tersangka dari wali kota Bima dan kita tunggu atas kasus apa yang dihadapi," ujarnya.

Baca Juga: Peneliti Antikorupsi Desak Perkap Soal Bisnis Anggota Polri Dicabut!

Untuk itu Partai Golkar belum mengambil sikap untuk memberikan bantuan hukum atau tidak terhadap Muhammad Lutfi yang juga berstatus kader Partai Golkar.

"Makanya kita lihat dulu kasusnya ya," pungkasnya.

Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Lutfi.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini ada tim KPK di Kota Bima," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (29/8).

Baca Juga: Baru 4 Bulan Dihuni, Rumah Mewah di Kota Bekasi Digeledah KPK

Namun Ali masih enggan membeberkan kasus yang diduga menjerat Muhammad Lutfi.

Ali menyebut pihaknya masih mencari bukti-bukti yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

"Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum. Pada saatnya kami pastikan disampaikan perkembangannya," ujarnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner