bakabar.com, JAKARTA - Di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut, Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bukanlah sebuah pemerasan.
Menurut Ganjar, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak justru adalah jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI.
“Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras, beda loh ni, ini bahasa ini enggak enak banget di pengusaha,” ujarnya dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (11/1).
Baca Juga: Ganjar Libatkan Anak Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif
Adapun, dia juga menjelaskan ekstensifikasi pajak merupakan penambahan jumlah pajak baru. Hal itu dilakukan untuk memperluas wajib pajak.
Seperti halnya, dia mencontohkan pemerintah saat ini yang gencar mengingatkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"itu kan bentuk ekstensifikasi wajib pajak," ujar dia.
Di samping itu, Ganjar juga menyentil adanya isu pegawai di kementerian yang mengumpulkan penerimaan negara.
Baca Juga: Tiga Strategi Ganjar Dorong UMKM Naik Kelas
Dia mencontohkan seperti halnya yang memiliki motor gede (moge). Alhasil, muncul trust issue di masyarakat dan enggan membayarkan pajaknya.
Karena itu, Ganjar berencana agar pengumpulan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tak lagi diurus oleh Direktorat Jenderal di bawah Kemenkeu, melainkan langsung di bawah presiden.
“Ini musti dibereskan. Nanti ada kelembagaannya kita atur pak,” tandas dia.
