bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan dan sektor-sektor produktif.
Saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Firman menegaskan SILPA tidak semestinya hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Pengalokasian SILPA harus mampu memperkuat ketahanan pangan dan menjadi bantalan ekonomi masyarakat di tengah ancaman inflasi serta krisis pangan global," ujar Firman, Kamis (9/7).
Menurutnya, SILPA 2025 perlu dikonversi menjadi program-program padat karya yang mampu meningkatkan taraf hidup petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
Selain itu, Firman mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah terlena dan tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Firman juga menekankan penggunaan APBD harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan produktif serta mengedepankan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
