bakabar.com, KUALA KAPUAS – Puluhan warga yang tergabung dalam forum pemerhati pembangunan berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kapuas, Kalteng, Senin (26/9).
Mereka mendesak agar DPRD Kapuas segera menuntaskan pembahasan APBD Perubahan 2022 dan APBD murni tahun 2023.
Selain itu meminta DPRD Kapuas agar menindaklanjuti hasil audit BPK RI Perwakilan Kalteng terkait PDAM Kapuas.
“Kami harap aspirasi tuntutan kami ini dapat dilaksanakan oleh DPRD demi perbaikan Kabupaten Kapuas,” kata koordinator forum pemerhati pembangunan Kapuas, Maseran Mahmud.
Menanggapi tuntutan forum pemerhati pembangunan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H Darwandie, mengatakan bahwa hari ini pihak eksekutif telah menyampaikan pidato pengantar APBD Perubahan 2022.
“Terkait APBD perubahan, jawabannya sudah kita akomodir. Pihak eksekutif hari ini sudah menyampaikan pidato pengantar tentang RAPBD Perubahan 2022,” katanya.
Sedangkan untuk APBD murni tahun 2023, DPRD menunggu eksekutif menyampaikan dokumen KUA-PPAS.
“Kalau ini (dokumen KUA-PPAS) belum disampaikan tentu start kita juga tidak bisa terjadi,” ujar Darwandie.
Sementara terkait PDAM, DPRD Kapuas segera melayangkan surat kepada eksekutif untuk menanyakan tindaklanjut hasil temuan BPK RI.
“Jadi, itu tugas pihak pemerintah daerah sebenarnya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK itu. Kalau kami hanya mengawasi saja,” terang Darwandie.
Ditambahkan Darwandie, terkait persoalan PDAM DPRD Kapuas akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mengundang sejumlah pihak.
