bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kebijakan Ekonomi Transformatif akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta inklusif.
“Kebijakan transformatif ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan konektivitas, serta menerapkan transisi energi,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (15/6).
Dalam jangka menengah panjang, pemerintah akan terus mendorong kebijakan ekonomi yang transformatif melalui reformasi struktural atau birokrasi, dan reformasi keuangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Hal itu ia sampaikan saat mewakili Presiden Joko Widodo saat memberikan keynote speech pada acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional, Rabu (14/06).
Baca Juga: Standardisasi Produk, Menko Airlangga: Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, selama enam kuartal terakhir berturut-turut, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5 persen dengan dukungan kinerja di sektor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, serta jasa keuangan.
Selain itu, dengan indikator utama yang masih menunjukkan prospek yang baik, seperti indeks kepercayaan konsumen, PMI manufaktur, dan juga sektor keuangan, Pemerintah berharap ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen tahun ini hingga seterusnya.
Melihat prospek pertumbuhan global yang saat ini masih belum pasti, pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi, salah satunya dengan peningkatan ekonomi domestik atau permintaan domestik dengan tetap menjaga ketahanan sektor eksternal.
“Peningkatan konsumsi rumah tangga, dorongan investasi, dan percepatan ekspor telah dan akan dilakukan dengan tetap melaksanakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang responsif,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Penurunan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu: Mitigasi Risiko Global
Pemerintah juga akan segera memberlakukan aturan terkait Dana Hasil Ekspor (DHE) pada 1 Juli 2023 yang akan berpotensi meningkatkan ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri. Insentif juga akan diberikan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen Standard Chartered Indonesia dalam mendukung skema kerja sama ekonomi bilateral sebagai hasil Presidensi G20, Just Energy Transition Partnership (JETP), yang memiliki nilai investasi sebesar 20 miliar dollar AS atau setara dengan Rp311 triliun untuk membantu transisi energi Indonesia.
Indonesia juga tetap berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim dengan menjadi salah satu dari 39 negara yang meningkatkan target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) pada 23 September 2022.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bahlil: Saatnya Manfaatkan Panas Bumi
Menko Airlangga menambahkan, untuk mencapai target NDC, diperlukan dukungan dari sektor non-pemerintah atau swasta untuk terlibat aktif dalam kegiatan investasi hijau termasuk aksi mitigasi yang dapat difasilitasi melalui perdagangan karbon domestik, internasional, atau pasar karbon sukarela.
“Pemerintah berharap kita semua dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini dan seterusnya. Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan bahkan media memiliki peran penting untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
