5. Bos Pakuwon Cuek Diterpa Isu Batalnya Pembangunan IKN
Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Alexander Stephanus Ridwan mengaku tak terpengaruh dengan pernyataan salah satu calon presiden Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 tersebut sempat menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan pembangunan yang bersifat mendesak.
Pasalnya, ia mengklaim jika pernyataan yang dimaksud adalah menyetop pembangunan IKN, hal itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan.
"Saya kira yang bilang enggak mau lanjut tuh cuman satu ya. Saya kira orang Kalimantan kalau itu (IKN) batal, marah mereka," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/12).
6. Prabowo Setop Impor BBM Jika Jadi Presiden, IESR: Tidak Realistis!
Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai pernyataan Prabowo Subianto perihal Indonesia mandiri energi bersih dan berhenti mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sebagai cita-cita yang baik. Namun, di sisi lain juga dinilai tidak realistis.
"Cita-citnya baik dan ini mengulang yang pernah disampaikan pada 2019 lalu saat nyapres. Menurut saya ide ini tidak realistis dilakukan," kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa kepada bakabar.com, Senin (27/11).
7. IESR Bongkar Penyebab Rendahnya Penetrasi PLTS Atap
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti penetrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di Indonesia masih relatif rendah. Hal itu terasa dalam dua tahun terakhir. Salah satunya dikarenakan pembatasan kapasitas yang diterapkan oleh PLN.
Manager Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum menerangkan pembatasan kapasitas tersebut dikarenakan overkapasitas yang dialami PLTU. Kondisi tersebut yang kemudian memengaruhi masuknya energi baru terbarukan (EBT).
Merujuk data Kementerian ESDM, bauran energi bauran terbarukan (EBT) per Semester I-2023 baru mencapai 12,54 persen. Sedangkan sisanya masih bertumpu pada energi fosil.
8. Basa-basi Pemerintah soal Penanganan Perubahan Iklim di Daerah
Campaigner 350.org Indonesia, Suriadi Darmoko menilai dorongan dana pemerintah kepada daerah untuk mengarusutamakan penanganan perubahan iklim hanyalah basa-basi.
Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum memaksimalkan realisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Terlebih dalam hal meningkatkan bauran energi terbarukan di dalam mitigasi perubahan iklim.
"Gimmick saja itu. RUED ini tidak di maksimalisasi, misalnya dengan anggaran anggaran yang datangnya dari pusat. Apakah itu dana insentif daerah atau terutama dana alokasi khusus gitu ya di tingkat daerah," kata dia kepada bakabar.com, Kamis (30/11).
