bakabar.com, JAKARTA – Politik identitas di Indonesia dapat diredam melalui edukasi politik sejak dini. Terlebih politik identitas sering muncul melalui hoaks saat pemilihan presiden (pilpres). Karena itu, permasalahan tersebut perlu diselesaikan dari hulu melalui pendidikan politik sejak dini.
“Sejak kecil, anak-anak harus paham mana hoaks, mana yang betul, mana yang politik baik, mana yang berbahaya, bagaimana punya mental demokrasi atas dasar prestasi dan rasionalitas,” kata Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor melansir Antara, Senin (7/11).
Baca Juga: Ketua GP Mania Berikan Tanggapan Soal PSI Usung Ganjar dan Yenny di Pilpres 2024
Firman menambahkan persoalan politik identitas yang kerap muncul saat pemilu dapat dicegah dengan kemunculan komitmen bersama dari pada aktor politik. Dia juga menekankan aktor politik harus memerangi politik identitas.
Selain itu, Indonesia perlu memiliki undang-undang yang secara komprehensif dapat menjerat pihak yang memanfaatkan politik identitas demi menjaga kepentingan pihak tertentu dalam pemenangan pemilu.
“Selanjutnya, undang-undang ini benar-benar harus dijalankan secara tegas, konsisten dan berlaku untuk semua tanpa tebang pilih,” terangnya.
Baca Juga: Survei SMRC Munculkan 4 Capres, Buka Peluang Pilpres Dua Kali Putaran
Firman juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlibat dan mencegah politik identitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Politik identitas hanya akan menghambat pertumbuhan politik Indonesia. Sebab, pemilih tidak memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, melainkan hanya berdasarkan identitas agama, suku, atau golongan.
“Kalau kayak begini terus, Indonesia kapan bisa berperang prgoram dalam berpolitik? Kita tidak naik-naik kelas nanti karena berpolitiknya begitu-begitu saja,”pungkasnya.
