bakabar.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jakarta Sarjoko mengungkapkan tidak akan membangun unit baru pada skema hunian subsidi dari pemerintah.
Ia menjelaskan jika tahun ini yang menjadi fokus Pemprov DKI lebih kepada pemasaran unit-unit pada program rumah DP nol Rupiah yang belum ditempati.
“Sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra, artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta. Nah untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Nuansa Cilangkap sama yang Nuansa Pondok Kelapa tahap kedua,” tuturnya pada Senin (30/1).
Meskipun begitu, bukan berarti Pemprov DKI akan menghentikan pembangunan rumah sederhana, hanya saja pemprov lebih mengedepankan para pengembang swasta untuk membangun unit rumah tersebut bekerja sama dengan pemerintah dari sisi Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPP).
Baca Juga: Tahun Ini Kementerian PUPR Tetapkan 8 Isu Strategis Bidang Perumahan
Ini berbeda dengan program Rumah DP nol Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa dan Nuansa Cilangkap yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang memiliki skema pendanaan cukup matang dan lebih mempermudah calon pembeli.
Akan tetapi, DPRKP kata Sarjoko akan tetap mendorong adanya pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut. Pemprov DKI hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka.
"Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran pembangunan unit rumah DP nol Rupiah pada APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya, anggaran Rp176 Miliar pada program tahun 2023 akan dialokasikan untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah DP nol Rupiah.
