bakabar.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan pengusutan dugaan kasus yang ditengarai melibatkan eks Direktur Utama TransJakarta, Kuncoro Wibowo.
Sebab KPK meminta Ditjen Imigrasi untuk menerbitkan pencegahan Kuncoro melancong ke luar negeri terhitung 10 Februari hingga 10 Agustus 2023 mendatang.
"Persoalan itu kita serahkan semuanya ke penegak hukum, karena apapun statusnya harus diselesaikan," ujar anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari kepada bakabar.com, Selasa (14/3).
Baca Juga: Dirut Transjakarta Mengundurkan Diri, Pj. Heru: Alasan Kesehatan Mungkin
Ia mempertanyakan mundurnya Kuncoro sebagai Dirut TransJakarta yang baru berjalan selama dua bulan. Namun alasan pengunduran diri tak diungkap ke hadapan publik dan menyisakan pertanyaan yang menggantung.
Terlebih KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Kuncoro bepergian ke luar negeri.
"Belum ada informasi tepat soal itu, kalau alasan pribadi tidak apa-apa, tapi jika karena alasan tidak profesional Pemprov harus lakukan langkah-langkah preventif," ujarnya.
Baca Juga: Cegah Pelecehan, TransJakarta Tambah Belasan Bus 'Pink' Khusus Perempuan
Ia juga enggan memberikan penilaian terhadap kinerja Kuncoro karena baru menjabat selama dua bulan sehingga indikator penilaianpun tak bisa diterapkan secara singkat.
"Agak sulit untuk menilai kinerja seorang Dirut yang baru menjalankan 2 bulan," sebut dia.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga tidak menjelaskan secara rinci terkait pengunduran Kuncoro. Bahkan ia menduga pengunduran diri Kuncoro berkaitan dengan kondisi kesehatan.
"Ya kalau mau mengundurkan diri, ya nggak apa-apa, karena alasan kesehatan mungkin" ujar Heru di Balaikota DKI, Selasa (14/3).
Kuncoro diangkat oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono pada 11 Januari 2023 lalu dan mundur per 13 Maret lalu. Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.
