bakabar.com, SAMPIT - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim telah memanggil oknum kades yang diduga mengantongi ijazah palsu.
"Kemarin Senin kades bersangkutan telah kita panggil ke kantor untuk kita pintai klarifikasinya," kata Kepala DPMD Kotim, Raihansyah, Selasa (28/5).
Dijelaskan Raihansyah, DPMD hanya berperan memberikan pembinaan. Sedangkan kewenangan sepenuhnya memastikan ijazah itu palsu atau tidak adalah instansi yang membidangi pendidikan.
"Tidak ada kewenangan DPMD menetapkan bersalah. Kami telah memberikan pemahaman kepada kades bersangkutan, tetap fokus bekerja seperti biasa menjalankan pemerintahannya. Apalagi yang bersangkutan masih kades yang resmi," terangnya.
DPMD akan membentuk tim kecil untuk mempertemukan kades bersangkutan dengan pihak pelapor, dengan disaksikan instansi terkait memastikan ijazah yang bersangkutan asli atau palsu.
"Kami bentuk tim kecil, dan akan panggil kembali kades, lembaga dan yang punya ijazah yang diduga dipalsukan untuk sandingkan sama-sama secara terbuka," ungkap Raihansyah.
Jika dari hasil pencocokan terbukti bahwa Ijazah tersebut palsu, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri.
"Kami berpegang sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2014, jika dikemudian hari berkas benar palsu, maka yang bersangkutan siap mundur," ujar Raihansyah.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan penggunaan dan pemalsuan surat (ijazah) Paket B setara SMP ini, terkuak setelah Kepala PKBM Harati, Deny Hidayat, mendapatkan laporan bahwa ada indikasi awal penggunaan dan pemalsuan surat (ijazah) yang dilakukan salah seorang oknum kades berinisial AF di Kotim.
Pihak Sekolah Paket ABC di Jalan Pramuka ini telah mengecek data yang didapat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan arsip data lembaga ditemukan ketidak sesuaian atau palsu.
Kasus dugaan pemalsuan ijazah ini juga telah dilaporkan pihak PKBM Harati, dan saat ini masih berproses penyelidikan polisi.
