bakabar.com, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung pembentukan provinsi baru di Pulau Kalimantan. Seperti diketahui saat ini pulau terbesar di tanah air tersebut hanya memiliki 5 provinsi.
Rencana pembentukan provinsi baru itu sudah lama terdengar. Yakni Provinsi Kapuas yang merupakan pemekaran Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
“Insya Allah setelah dilantik nanti, kita akan dorong pembentukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Saya selaku salah satu pimpinan DPD ke depan akan memperjuangkan di posisi yang sama agar pembentukan Provinsi Kapuas Raya bisa terjadi,” kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dikutip bakabar.com dari Antara, Selasa (03/09).
Untuk merealisasikannya, DPD RI akan mengundang Gubernur Kalbar Sutarmidji. Sutarmadji akan dijadikan salah satu pembicara pada proses pembekalan bagi Anggota DPD baru, yang direncanakan akan dilaksanakan pada 17-21 Oktober 2019.
“Pada kegiatan itu, kami akan minta beliau untuk menyampaikan hal-hal problem daerah sehingga teman-teman mengerti dan menjadi bahan awal kita untuk bekerja tahun 2019 ini,” tuturnya.
Menurutnya ada beberapa program startegis yang disinkronisasikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Seperti jalur Kereta Api dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
“Bahwa kita tahu pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sedang diusulkan dan Provinsi Kalbar ini sudah siap ke arah situ. Bukan hanya sekedar merencanakan tapi sudah mulai menentukan anggaran untuk pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya dan kita menyampaikan aspresiasi adanya keinginan bersama itu agar daerah perbatasan ini semakin maju,” terang Nono.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengapresiasi dukungan DPD RI yang mendorong pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Disamping itu, ia mengatakan Pemprov Kalbar terus memperjuangkan Provinsi Kapuas Raya tersebut.
“Inikan kedatangan Anggota DPD RI Terpilih dan kebetulan beliau ada di sini menemui saya, dan beliau bahwa akan memperjuangkan itu,” kata Gubernur Kalbar H Sutarmidji.
Bukti keseriusan pemerintah provinsi Kalbar dengan mempersiapkan lahan yang akan dijadikan sebagai kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.
“Lahan untuk kantor sudah kita siapkan yaitu sudah ada tiga hektar, kemudian ada lagi lahan dibelakang itu yang milik yayasan mau diserahkan ke kita tapi bangunnya yang lama mau dipindahkan kita siapkan. Idealnya pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD butuh lima hektar kita akan siapkan,” ungkapnya.
Pemilihan lahan tersebut sangat startegis yang menghubungkan beberapa kabupaten yang ada.
“Lahanya sangat startegis karena dekat dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dekat dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang kecuali Kabupaten Kapuas Hulu. Itu salah satu perjuangan kita untuk mewujudkan Provinsi Kapuas Raya,” tuturnya.
“Kalau mau tanya Kapuas Raya gimana-gimana perjuangannya masih panjang, karena keputusannya ada di pemerintah pusat bukan disini. Tapi kalo keputusannya lewat saya, itu akan cepat,” tegasnya.
Saat ini pihaknya juga sudah ada pembaharuan kesepakatan tentang Kapuas Raya antara pemerintah kabupaten dan legislatif.
“Kita sudah ada pembaharuan kesepakatan tentang Kapuas Raya dengan seluruh bupati dan ketua DPRD yang daerahnya masuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Insyallah tahun depan akan dibangun kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya walaupun baru pondasinya untuk dua-duanya kantor. Rencananya saya akan anggarkan masing-masing Rp. 10 Miliar,” katanya.
Baca Juga:Tri Susanti dan Samsul Arifin Tersangka Rasial Asrama Papua Ditahan
Baca Juga: Negatif Narkoba, Sopir Truck Kecelakaan Maut Cipularang Masih Shock
Baca Juga: Ibu Kota Mulai Terkepung Asap, Kalsel Siaga Bencana
Baca Juga:Gubernur Sumsel Segara Tunjuk Pelaksana Harian Bupati Muara Enim
Sumber: Antara
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
