bakabar.com, BANJARBARU - Kemendagri menarget penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia di tahun ini.
Identitas digital berbasis android ini dinilai menjadi solusi pengadaan blanko dan peralatan pendukung penerbitan e-KTP yang cukup mahal.
Kendala jaringan internet daerah saat perekaman juga jadi alasan.
Menanggapi itu, Kepala Disdukcapil Banjarbaru, Fatma Karmailita menuturkan, capaian IKD di Banjarbaru masih di angka 0,25 persen.
Baca Juga: Pemerintah Setop Blangko e-KTP, Identitas Penduduk Diganti Versi Digital
Selain pelaksanaannya masih baru, kendala dalam aplikasi juga jadi soal tambahan.
"Seperti ada pengembangan aplikasi dari pusat,” kata Fatma, Minggu (19/2).
Namun dirinya tetap optimis atas target yang dibebankan oleh kementerian. Apalagi kata Fatma, karena program ini baru, pemerintah pusat juga akan melakukan evaluasi soal permasalahan dan kesulitan di lapangan.
“Karena kan di semua daerah juga seperti itu (ditargetkan 25 persen), yang penting kita tetap bekerja keras untuk memenuhi target,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Peralihan ke KTP Digital Dilakukan Bertahap
Fatma menuturkan, sosialiasi sendiri telah dilakukan pihaknya. Baik secara langsung atau melalui media sosial. Dari itu, capaian IKD ini juga akan bertambah.
Untuk sasaran IKD sendiri, Fatma mengikuti arahan Dirjen Dukcapil, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelahnya, baru mahasiwa.
Menurutnya, jika dua sasaran ini terpenuhi maksimal, maka target akan tercapai. "Bahkan bisa lebih 25 persen," akunya.
Selain dua sasaran itu, pihaknya juga membuka bagi warga yang hendak membuat IKD.
"Jadi, selain melayani rekaman manual, kami juga bergerak dalam IKD,” tuturnya.
IKD diakuinya sebagai salah satu siasat soal kekurangan blanko. Apalagi, kata Fatma, blanko juga perlu biaya besar.
Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil Banjarbaru, Andina Puspasari menambahkan, di tahun 2022 lalu, sewaktu pihaknya menjadwalkan keliling kecamatan dan kelurahan untuk membuat IKD, ada masalah di tengah jalan.
“Jadi tidak bisa minta barcode karena pengembangan aplikasi dari pusat. Akhirnya, kami nunggu dulu apakah sudah bisa atau belum digunakan,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap berusaha mengejar target dengan menurunkan petugas layanan ke sejumlah SKPD di Banjarbaru.
"Sembari berjalan di kantor, kami juga jemput bola," tandasnya.
