bakabar.com, RANTAU – Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin merespon keluhan masyarakat terkait Pasar Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan yang diduga kerap jadi tempat maksiat, mesum dan mabuk.
Kepala Dinas Perdagangan Tapin, H Harliansyah mengakui terbengkalainnya pasar yang selesai dibangun sejak 2014 silam itu.
“Ke depan kami akan berusaha. Kemarin kami cek ke lokasi memang kondisinya belum bisa dipindahkan. Pertama pasar itu belum layak huni (ditempati berdagang) ada yang bolong karena angin dan kebakaran lahan dan juga infrastruktur yang belum mendukung lagi,” ujar Kepala Dinas Perdagangan baru itu menjabat itu. Senin, (23/11).
Terkait pasar itu akan ditata ulang oleh pemerintah daerah, dikatakan Harliansyah sarana dan prasarana seperti tempat parkir, jaringan listrik, PDAM akan disediakan, termasuk penyesuaian fisik bangunan.
Pasar Margasari dibangun untuk melanjutkan salah satu program pemerintah daerah di kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.
“Prioritas pembangunan cepat tumbuh kembang, Margasari Baru, Rantau Baru, Binuang Baru di zaman Bupati H Idis Nurdin Halidi (Bupati Tapin ke-9),” ujarnya.
Terkait bangunan pasar baru yang tak pernah dipakai akan di blokade Dinas Perdagangan Tapin tindakan itu karena pasar kerap dipakai untuk maksiat.
“Akan kita pagar akses masuk ke bangunan pasar itu. Agar tak bisa lagi masuk ke sana,” ujar Harliansyah.
Kepala Dinas Perdagangan Tapin, H. Harliansyah saat berada di ruangannya. Senin, (23/11) tadi.
Sementara, masyarakat di pasar yang saat ini dipakai berdagang diminta Harliansyah untuk tidak memakan badan jalan saat berjualan dan memaksimalkan bangunan pasar yang saat ini ditempati.
Respon dari Kepala Dinas Perdagangan Tapin itu menanggapi keluhan masyarakat yang pernah diwartakan sebelumnya oleh bakabar.com.
Diwartakan sebelumnya bangunan yang diniatkan untuk memindahkan para pedagang harian di CLS itu tak sejalan dengan tujuannya, warga lebih memilih tempat semula.
Ada beberapa faktor penyebab penolakan warga pindah ke pasar baru salah satunya tidak ada arahan dan ada kesan pemaksaan.
“Pertama halaman belum luas, kadua jauh dari pemukiman, ketiga pedagang di pasar sudah jadi kebiasaan di pelabuhan dan tidak ada arahan, dan ada kesan pemaksaan untuk pemindahan waktu itu,” ujar Muhammad Arsyad masyarakat setempat mewakili keluh kesah para pedagang. Rabu, (4/11/2020) lalu.
Dirasa tidak bagusnya perencanaan saat itu, sampai sekarang para pedagang enggan untuk berdagang di sana.
“Tidak pernah sama sekali dipakai untuk jualan,” ujar Arsyad.
Terlihat, bangunan di tengah lahan produktif tanaman padi itu semeraut ; tumbuhan liar di mana mana, jalan masuk pasar tertutup semak dan banyak fisik bangunan rusak.
3 Tahun lalu, warga memberi pagar di jalan menuju masuk pasar dan diberikan tulisan “JANGAN BAPACARAN DI SINI! MABOK KAMI PUKULI,” dengan cat merah di depan dinding bangunan pasar.
Tindakan itu kata Arsyad, karena masyarakat sudah geram karena tempat itu kerap dipakai maksiat, seperti mesum dan mabuk.
Mewakili para pedagang, Arsyad selaku tokoh pemuda di CLS memberikan solusi agar pemerintah melakukan mediasi dengan para pedagang.
Arsyad mencatat, halaman dan tempat berdagang kurang luas, akses listrik dan air bersih harus disiapkan dan juga membuat sistem pengelolaan limbah atau sampah pasar agar tidak mencemari lahan padi masyarakat.
“Pemerintah harusnya memiliki perencanaan matang tentang sosial ekonomi di pasar mingguan itu. Saya rasa apabila pendekatan dan penyampaiannya bagus dalam artian tidak membuat rugi pedagang, mereka pasti mau untuk dipindahkan,” ujarnya.
