Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan di benak Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi. Ia kuatir UMKM binaan PAMA tak kebagian jatah dana CSR secara maksimal.
“Selama ini PAMA dan perusahaan lainnya mempunyai program CSR yang dikelola bersama dengan PT Adaro,” ujar Firman, dalam rapat dengan BUMA, PAMA, dan Disnaker Tabalong, belum lama tadi.
“Dengan berakhirnya kontrak PAMA diharapkan porsi CSR ini tidak berkurang,” sambung Firman.
Firman mengakui muncul kekhawatiran dengan ketiadaan PAMA dari warga dan objek-objek binaan yang selama ini menjadi binaan PAMA akan berkurang.
“Ini harusnya menjadi tanggung jawabPT ADARO Indonesia, bagaimana volume totalnya ini tadi, agar masyarakat sekitar tambang tetap mendapatkan program-program pemberdayaan, dengan volume tidak berkurang seperti yang selama ini dilakukan PAMA,” ucapnya.
Terkait hal itu, Firman akan kembali meminta penjelasan ADARO. Dalam rapat lintas perusahaan dengan pemerintah daerah kemarin, pimpinan ADARO sendiri absen. Karenanya, Komisi IV DPRD Kalsel berencana memanggil ulang.
“Pada pertemuan nanti, saya akan meminta kejelasan terkait hal itu lagi, karena pada prinsipnya pekerjaannya masih ada, ” pungkasnya.
Lebih dari 30 tahun beroperasi di lokasi tambang milik ADARO, PAMA sudah mengucurkan dana CSR melalui Lembaga Pengembangan Bisnis Pama Banua Lima (LPB PBL).
Lembaga itu ditugaskan melaksanakan program pembinaan masyarakat di daerah operasional tambang PAMA.
Fokusnya, pembinaan UMKM lewat program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitas pasar, dan fasilitas pembiayaan.
Bahkan, areal pembinaan UMKM Pama site Adaro mencakup wilayah tiga kabupaten, yakni Tabalong, Balangan di Kalimantan Selatan, hingga Barito Timur di Kalimantan Tengah.
Hingga November 2020, PAMA tercatat sudah membina sebanyak 148 UMKM aktif yang tersebar di 52 desa, 22 kecamatan di 3 kabupaten tersebut.
“Target utama LPB PBL dalam program pembinaan adalah agar UMKM mampu naik kelas dan mandiri,” ujar Manajer CSR PT PAMA Site ADARO, Ono Karno kepada bakabar.com.
Lingkup usahanya UMKM binaan PAMA, mencakup sektor perkebunan, pertanian, gula aren, kuliner, warung serba ada, bengkel hingga kerajinan tangan.
“Sedangkan, sampai Maret 2021 kami telah membina 190 UMKM dengan mengadakan pelatihan pendampingan fasilitas pemasaran dan perizinan izin pangan industri rumah tangga (PIRT), POM dan halal,” jelasnya.
Hengkangnya PAMA dari Tabalong juga disayangkan Kepala Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Sokhidin. Desanya sendiri masuk dalam ring 1 ADARO.
“Kami menyayangkan rencana tidak diperpanjangnya kerja sama PT PAMA,” ujarnya.
Menurut Sokhidin, reputasi PAMA sudah dikenal cukup baik di kalangan warganya.
PAMA, kata dia, terkenal suka berbagi dengan masyarakat. Termasuk memproses setiap proposal masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.
“Mereka juga selalu menyantuni anak-anak yatim, warga tak mampu dan lainnya. PAMA dan karyawannya juga selalu berkurban dengan menyerahkan hewan korban kepada masyarakat, ” beber Sokhidin.
“Dikhawatirkan apa yang selama ini dilakukan PAMA tidak ada yang meneruskannya seiring berakhirnya kontrak kerja sama ADARO dan PAMA,” tandasnya.
Bos Adaro Mangkir, Anggota DPRD Kalsel Mencak-Mencak di Tabalong
