bakabar.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan cerita selama 5 tahun ia memimpin provinsi DKI Jakarta. Salah satunya mengenai masyarakat kampung miskin kota.
Menurut Anies, cerita tentang keberadaan masyarakat kampung miskin kota menjadi salah satu masalah yang dihadapinya.
“Karena mereka menceritakan pengalaman yang saya sendiri, tidak pernah membayangkan itu terjadi,” ujarnya dalam Istighosah Jawara Se-Jabodetabek di Balaikota DKI Jakarta, Kamis malam (13/10).
Ia bercerita bagaimana masih banyak masyarakat di Jakarta yang hidup dalam ketakutan. Salah satu ketakutan yang dimaksud hadir dari ancaman adanya pengusiran dari rumahnya sendiri.
Baca Juga: Di Hadapan Para Jawara Betawi, Anies Pamer Tuntaskan Persoalan Masyarakat Miskin Kota
Selain beberapa yang terusir, mereka yang masih tinggal tidak bisa mendapatkan akses pada kebutuhan untuk hidup, seperti kebutuhan listrik dan aliran air bersih.
“Kampung-kampung ini banyak dulu itu karena mereka tidak punya Ijin membangun Bangunan (IMB) karena tanahnya sengketa tanah sengketa,” ungkapnya.
Pemerintah DKI Jakarta bersama masyarakat setempat, kemudian berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang dialaminya.
Melalui diskusi bersama tersebut, dibentuk kebijakan satu RT satu IMB, dengan menggunakan nama dari Ketua RT.
“Berkat adanya satu RT satu IMB Itu, semua bisa hidup tenang lagi di rumahnya masing-masing,” jelasnya.
Saat ini, kebanyakan mereka masyarakat kampung miskin kota, sudah menempati tanah dan rumah tersebut, selama lebih dari 40 tahun.
Akses pada kebutuhan utama untuk hidup, seperti kebutuhan listrik dan air bersih, sudah bisa diakses kembali. Akses tersebut dinilai penting karena menjadi hak atas hidup mereka.
Karena itu, Anies menekankan agar Jakarta tidak boleh dibuat nyaman hanya untuk sebagian masyarakat, melainkan juga untuk segala lapisan masyarakat agar mendapatkan keadilan yang sama
“Jakarta harus jadi rumah bagi semua yang ada di kota ini,” tutupnya.
Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan, sebagai gubernur DKI Jakarta, akan berakhir pada 16 Oktober. Setelah jabatannya berakhir, DKI Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono yang akan dilantik pada 17 Oktober mendatang.
