bakabar.com, BANJARMASIN – Resesi ekonomi diprediksi akan terjadi di Indonesia pada Oktober 2020 mendatang.
Resesi ekonomi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (PDB) menurun atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.
Lantas apa imbas resesi ekonomi ini bagi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) ?
Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLK) Kalsel, Achmad Murjani menilai kondisi ini akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran di Kalsel.
Hal itu karena banyaknya perusahaan swasta seperti perhotelan, rumah makan, dan perusahaan bongkar muat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Banyak pekerja dirumahkan dengan alasan biaya operasional. Inilah penyebab utama bertambahnya jumlah pengangguran di Kalsel,” ucap Achmad Murjani kepada bakabar.com.
Kondisi ini, kata Murjani, linier dengan data yang telah disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel.
Di mana, angka pengangguran Kalsel meningkat sebesar 70 persen, jika dibandingkan sebelum masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.
“Artinya perlu perhatian pemerintah terhadap regulasi kebijakan di sektor usaha yang terdampak,” katanya.
Salah satunya, pemerintah harus menghidupkan dan memberikan suntikan dana kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Ini bertujuan agar pelaku UMKM bisa berkembang. Tentu di sinilah potensi penyerapan tenaga kerja dapat bertumbuh dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru,” tegasnya.
Oleh sebab itu, seharusnya pelaku UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Dengan cara memberikan dukungan agar bisa mendapatkan modal pinjaman bersyarat lunak.
“Kemudian masyarakat miskin harus mendapat bantuan langsung tunai atau dalam bentuk lain. Mengingat banyak masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini,” bebernya.
Dengan situasi ini, Pemprov Kalsel diharapkan lebih mengutamakan pos-pos anggaran untuk pencegahan Covid-19.
Di antaranya seperti kurangi atau tunda proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan fokuskan anggaran ke program yang berpihak ke masyarakat.
“Di samping itu, pemerintah harus melakukan evaluasi, pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Jangan sampai terjadi inflasi harga. Ingat situasi seperti ini akan berimbas terhadap daya beli masyarakat,” cetusnya.
Selanjutnya, cadangan pangan dan bahan pertanian lain juga harus mendapat perhatian pemerintah.
“Salah satu solusi mengatasi adalah pemberdayaan masyarakat yang kuat, pemberdayaan UMKM, pengendalian kebutuhan bahan pokok masyarakat, penundaan anggaran proyek infrastruktur, menguatkan program berbasis masyarakat, dan berikan bantuan langsung tunai,” pungkasnya.
