bakabar.com, BANJARMASIN – Merasa tidak mendapat respon dari pemerintah soal tambahan gaji guru yang berstatus tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan interupsi saat Paripurna Dewan akan ditutup.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel Hariyanto merasa sedikit kesal, karena berkali-kali permintaanya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Kalsel untuk kenaikan gaji PTT tidak segera di gubris.
“Sudah dari awal tahun, kita menyampaikan ini kepada sekretaris daerah, tapi tidak ada respon. Saat sidang saya lakukan interupsi. Sekarang langsung disampaikan pada gubernur,” kata Hariyanto saat ditemui Wartawan Apahabar.com usai Paripurna, Rabu (26/12).
Hariyanto menyebut hal ini terkait keluhan para guru dan tenaga pendidik non PNS, yang jumlahnya mencapai lima ribu orang lebih dan hanya menerima honor satu juta rupiah per bulan.
Besaran itu dianggap tidak layak jika dibandingkan dengan jam kerja para honorer. Ditambah saat ini upah minimum provinsi (UMP) Kalsel pada tahun depan sudah mencapai Rp2,6 juta.
Hariyanto menceritakan, beberapa daerah seperti Jawa Tengah sudah menerapkan honor untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS, sesuai dengan besaran UMP yang berlaku.
Ia berharap, Pemprov Kalsel bisa meniru dan mempertimbangkan peningkatan besaran honor pada tahun 2019.
“Usulan mungkin akan masuk pada pembahasan APBD Perubahan. Kemarin saat pembahasan APBD murni tidak ada masuk,” ujarnya
Baca Juga: China Batasi Gaji Pemain Rp21 M Setahun
Hariyanto menjelaskan, interupsi dilakukan karena memanfaatkan momen kehadiran Gubernur Kalsel, yang juga bertepatan dengan penutupan masa sidang terakhir di tahun ini.
Kendati sebelumnya, beberapa kali keluhan itu sudah disampaikan kepada Pemprov Kalsel, namun hanya sebatas kepada Sekretaris Daerah Abdul Haris Makkie dalam kesempatan rapat-rapat anggaran.
Reporter: Rizal Khalqi
Editor : Aprianoor
