bakabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemberlakuan lockdown karena kebijakan PPKM Mikro dinilai tidak efektif.
Kemenkes menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat harus dikaji dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi setempat.
“Pada prinsipnya Kemkes terbuka untuk masukan pada penanganan menekan laju penularan yang saat ini terjadi. Pembatasan kegiatan masyarakat memang harus dikaji dan dilihat sesuai besar masalah situasi epidemiologi setempat,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, kutip bakabar.com dari detikcom, Senin (28/6).
Nadia menjelaskan pembatasan bisa dilakukan di tingkat kecil. Bahkan pembatasan bisa dilakukan di skala provinsi.
“Bila peningkatan kasus dan keterisian tempat tidur mencapai 60%-80% maka tindakan pengetatan harus dilakukan, mikro lockdown dapat dilakukan mulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dan desa bahkan sampai tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten/kota. Kebutuhan pembatasan juga bisa sampai tingkat provinsi dan antar provinsi seperti contohnya Jabodetabek atau daerah aglomerasi,” ujar dia.
Dia mengatakan efektivitas pembatasan tersebut tergantung sinergitas antar wilayah. Namun, kata Nadia, saat ini kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia adalah PPKM Mikro.
“Jadi efektifnya tergantung dengan implementasi bagaimana sinergisitas antar wilayah untuk menekan laju penularan tadi sesuai arahan bapak Presiden tentunya saat ini kita masih menerapkan kebijakan PPKM Mikro dengan memastikan pengetatan prokes termasuk juga penguatan 3 T,” ujar Nadia.
Desakan Lockdown Pulau Jawa
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat drastis dari hari ke hari. Charles menyinggung kondisi serupa juga yang terjadi di India pada April lalu.
“Kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket, bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (27/6).
Charles menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak lagi efektif saat ini. Dia meminta pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown nasional, setidaknya di Pulau Jawa.
“Melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM mikro, menurut saya, tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%),” ujarnya.
“Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai,” lanjut Charles.
