Adapun aksi kali ini juga buntut dari tak hadirnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK di tengah massa aksi.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Rinaldi berkata pihaknya tetap menuntut DPRD segera mengeluarkan pernyataan sikap, soal pelemahan lembaga antirasuah yang ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo.
"Bukan hanya di mulut saja bilang sepakat-sepakat, apalagi cuman ke media," singgung Ahmad Rinaldi dihubungi bakabar.com, Rabu (30/6).
Sekali lagi, mereka menuntut Supian HK menemui massa aksi esok. Mengingat, pada dua aksi sebelumnya politikus Golkar itu selalu absen.
Sebagai pengingat, buntut absennya Supian HK dalam aksi #SaveKPK jilid II berujung bentrokan antar-pengunjuk rasa dengan aparat yang berjaga. Catatan bakabar.com, 7 mahasiswa, dan 4 polisi terpaksa dirawat medis.
"Tentunya kita akan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, sangat mungkin massa lebih banyak dari sebelumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, demonstran meminta DPRD Kalsel membuat surat tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Isinya, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa sebelumnya. Ini juga wajib dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kemudian isi surat tuntutan, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa di Banua seperti yang terlampir pada tuntutan sebelumnya.
Untuk diketahui, demonstrasi #SaveKPK jilid II di Banjarmasin yang mulanya berjalan damai tiba-tiba berlangsung ricuh.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong saat massa aksi mulai mendekati Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kamis (24/6).
Sepatu hingga botol beterbangan. Selain menembakkan water cenon untuk memecah konsentrasi massa, sejumlah pentungan juga dilayangkan petugas yang kalah jumlah ke arah pedemo.
