Nasional

Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini, Istana Dijaga Ketat

apahabar.com, JAKARTA – Aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali dilakukan mahasiswa hari ini di…

Featured-Image
Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja foto sebagai ilustrasi. Foto-okezone.com

bakabar.com, JAKARTA – Aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali dilakukan mahasiswa hari ini di Jakarta.

Aparat kepolisian telah bersiap di sejumlah titik demo mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah satu titik yang dijaga ketat yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Aparat kepolisian terlihat berjaga mulai dari depan kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga ke arah Istana Negara.

Selain itu tampak pula mobil Barakuda, kendaraan pengendali massa berlapis baja milik Brimob, disiagakan di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kepolisian juga memasang beton pembatas dan kawat berduri di sekitar Patung Kuda dari arah Jalan MH. Thamrin menuju Medan Merdeka Barat.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 8.000 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengantisipasi demo dari massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, hari ini.

Selain itu, disampaikan Yusri, masih ada personel cadangan yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. “Cadangan 10 ribu personel yang standby di Polda,” ucap Yusri.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten berencana kembali menggeruduk Istana Kepresidenan menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Koordinator Wilayah BEM se Jabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyatakan tuntutan aksi tersebut sama dengan aksi sebelumnya.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu.

Selain tuntutan itu, mereka juga akan menyuarakan kecaman terhadap tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Komentar
Banner
Banner