bakabar.com, BANJARMASIN – Delapan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga membelot.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian mendapat laporan mereka turut hadir ke Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin, Jumat (5/3).
“Ditengarai dan diduga yang saya terima dari DPP, mereka berada di KLB,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian, kepada bakabar.com, Jumat (5/3) malam.
Kasak-kusuk soal perpecahan partai berlambang bintang mercy ini menuai beragam komentar dari sejumlah pihak. Tak terkecuali pengamat asal Kalsel, Ani Cahyadi.
Akademisi dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini menyatakan, penyebab utama mengapa delapan DPC itu tak sejalan dengan DPD dikarenakan urangnya konsolidasi.
Kurangnya konsolidasi inilah yang menjadi penyebab munculnya pragmatisme di tubuh Parpol tersebut.
“Kemudian idealisme parpol sangat kurang. Militansi ke parpol kurang. Orang sangat mudah loncat pagar, dari parpol satu ke lain,” ujar Ani, kepada bakabar.com, Sabtu (6/3).
Menurut Ani, apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat saat ini hendaknya menjadi introspeksi diri. Tak hanya bagi Demokrat tapi juga bagi Parpol yang lain.
Bagaimana membentuk militansi kepada kadernya, dengan cara menanamkan ideologi Parpol dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika diterpa angin kencang maka kekokohan tetap terjaga.
“Jangan sampai DPC itu dibentuk karena menjelang verifikasi, setelah selesai kadang-kadang kantornya aja nggak ada lagi,” bebernya.
Lebih jauh Ani mengatakan, apa yang terjadi terhadap Demokrat saat ini merupakan efek dari menjelang Pilpres 2024. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah dua Periode, Demokrat saat ini menjadi Parpol yang kena sasaran hitung-hitungan.
Dan ini, lanjut Ani bukan pertama kalinya terjadi. Ambil contoh dengan apa yang terjadi terhadap Partai Golkar dan PPP beberapa tahun silam. Dua pertai tua tersebut juga pernah berada di kondisi yang sama seperti Demokrat.
“Sebenarnya model-model seperti ini sudah pernah terjadi. Golkar dan PPP pernah mengalami hal yang sama,” imbuhnya.
Menyikapi soal KLB kontroversial, keabsahan KLB tersebut ujar Ani nantinya bisa dilihat dari hasil verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Kemenkumham akan memverifikasi apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Saya yakin kalau tak memenuhi syarat, Kemenkumham tak akan menerbitkan SK yang diakui pemerintah,” katanya.
Namun yang pasti lanjut Ani, posisi kepemimpinan yang sah masih dipegang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena mempunyai SK dari pemerintah.
Menyinggung soal adanya keterlibatan Istana dalam upaya pengambil alihan kepemimpinan Demokrat ini, mengingat Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ani tak bisa memberikan komentar banyak.
Namun yang pasti ujarnya, dirinya masih berkeyakinan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden masih memegang asa hukum yang berlaku. Dan tidak melakukan hal diluar dari aturan-aturan.
Dan ini harus dilakukan jika ingin perpolitikan di negara maju.
“Saya yakin pemerintah siapapun orangnya dia tokoh atau tidak selama berprinsip kepada hukum saya kira itu sesuai dengan ketentuan. Dan sampai sekarang memang posisi Demokrat masih dipegang AHY menurut ketentuan,” pungkasnya.
