bakabar.com, JAKARTA – Di bawah tekanan gelombang tiga Covid-19, ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh 5,2 persen tahun ini.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut diharap akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor, serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
“Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi dikutip bakabar.com dari Antara, Senin (7/2).
Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Namun demikian, ia mengungkapkan terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron yang sejak akhir 2021 melanda berbagai negara dan menyebabkan gelombang baru Covid-19.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat menurun.
Saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari 2022, namun tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta.
“Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan. Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron,” tegasnya.
Dalam mendukung hal tersebut, Febrio menuturkan APBN akan fleksibel dan respons guna menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Di samping risiko pandemi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan pengurangan pembelian aset alias tapering off di Amerika Serikat, serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
“Dalam hal ini pemerintah bersama dengan otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia,” pungkasnya.
