bakabar.com, KOTABARU – Penanganan infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Kotabaru tidak bisa dilakukan dan dibebankan hanya kepada pemerintah semata.
Disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti, panjang jalan Kotabaru kurang lebih 1.200 km, dan 223 ruas jalan. Sementara, kondisi jalan rusak berat kurang lebih 70 persen.
Menyikapi kondisi itu, Tuti menyebut, beban pemerintah daerah sangatlah berat. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru mengalami penurunan akibat adanya beberapa hal. Di antaranya, pandemi Covid-19.
Pembiayaan jalan di Kotabaru membutuhkan biaya yang cukup besar. Kisarannya mencapai Rp3,5 miliar sampai Rp4,5 miliar per kilo meter. Itu tergantung penggunaan bahan bakunya (aspal, rigid, LPB) hingga lokasi pekerjaannya.
Melihat biaya yang sangat besar tersebut, maka disiasati penanganan sementara dengan melakukan perkerasan. Dimana sifat perkerasan dengan agregat kelas B ini rentan untuk rusak karena tidak terdapat penutup lagi diatasnya.
Akan tetapi, sambungnya lagi, jalan minimal dapat bertahan 1-2 tahun hingga segera ditutup oleh lapisan atas dan aspal diatasnya. “Nah, untuk beberapa ruas konsep ini dapat dilaksanakan. Akan tetapi beberapa ruas lagi tidak dapat dilakukan karena terbentur dg anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Selanjutnya, Tuti bilang, berkenaan dengan hal ini, harusnya ada peran dinas terkait, pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, dan perusahaan untuk sama-sama menjaga ruas jalan tersebut agar tidak dilewati melebihi beban jalan.
Pihak perusahaan harus berpartisipasi membantu melakukan pemeliharaan jalan dengan dana CSR-nya. Terlebih, ruas jalan tersebut sangat membantu perusahaan dalam pengangkutan buah sawit dan pupuk.
Berbicara masalah ruas jalan di Simpang Banian – Sungai Durian. Mengaca pada pengalaman selama tiga tahun bertugas di Kecamatan Pamukan Utara. Akses terdekat adalah melintasi jalan Sungai Durian.
Di tahun 2014 silam, akses ke Bakau melalui melewati jalan haouling PT. KELL, tembus km 18, lalu masuk jalan kebun PT. Sinar Mas hingga sampai di dpn Tugu Sungai Durian.
“Nah, kenapa tidak lewat Jl Simpang Banian? Karena pada tahun itu jalan Simpang Banian luar biasa rusak, dan sulit dilintasi. Sebab, kondisinya becek, berbatu, dan sempit,” ujarnya.
Sementara, jalan Sungai Durian nya sendiri dari tugu sampai km 1 saat itu hanya berupa perkerasan sisa dari aspal goreng/lapen yang telah hilang terkelupas. Sehingga, pada musim kemarau debunya sangat luar biasa tebal dan musim hujan lumayan becek terutama di km 2-4.
Selanjutnya, tahun 2016 silam terjadi musibah ambruknya jembatan Maantam di perbatasan Sungai Durian – Sengayam yang mengkibatkan akses jalan dipindahkan ke jalan PT KELL – PT Sinar Mas – Sungai Durian – PT Minamas dan keluar jalan Alam Raya.
Kondisi itu berlangsung cukup lama. Sehingga, jalan Sungai Durian mengalami kerusakan yg semakin parah bahkan, boleh dibilang luar biasa parah.
Tahun 2017 dilakukan perbaikan dengan cara kolaborasi antara Dinas Bina Marga dan SDA (BSDMA) – PT. KELL, PT. Minamas, dan PT. Sinarmas. Lantas, proses perbaiksnnya pun perlu proses yang cukup panjang. Sebab, ada aturan-aturan khusus di perusahaan.
Pada tahun 2018, setelah setahun berjuang di tahun 2017 akhirnya Dinas BMSDA mendapatkan dana DAK jalan sebesar Rp20 milar untuk peningkatan ruas Jl Simpang Banian-Sungai Durian. Itu dikerjakan sepajang kurang lebih sepanjang 7 km, dan jalam dari km 10 sampai Simpang Banian dikerjakan dengan pemeliharaan.
Pada tahun 2019, kembali dilakulan penganggaran dengan asumsi panjang jalan yang tertangani lebih panjang. Akan tetapi, dilakukan pemotongan anggaran sehingga panjang penanganannya menjadi berkurang sehingga, pengaspalan hanya dilakukan di titik-titik tertentu.
Selanjutnya, tahun 2020 tidak ada penganggaran, karena terjadi refocusing akibat Covid-19. “Lalu, ditahun 2021 ini kembali dianggarkan dengan dana DAK yang akan dikerjakan dari depan Jl Simpang Banian,” ujarnya.
Tuti bilang, dari kronologis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Akumulasi dari beberapa tahun yang lalu yang memang tidak ada penganggaran memadai di ruas jln Simpang Banisn-Sungai Durian.
Ke dua, pada dasarnya pemerintah daerah tidak tinggal diam. Justru mendorong dinas PUPR untuk terus menganggarkan perbaikan jalan di ruas tersebut dari tahun 2017-2021. Namun, karena memang kondisi dana yang terbatas, maka pekerjaan bertahap untuk sepanjang 29 km.
Ke tiga, beban maksimal jalan hanya 7 ton. Akan tetapi, yang melewati hingga mencapai 12 ton. Maka bisa dipastikan jalan tidak bisa bertahan lama.
Ke empat, sulitnya permintaan CSR ke perusahaan untuk perbaikan jalan. Sehingga, beban penanganan 1.200 km 223 ruas jalan sebagian besar ada di PUPR.
Ke lima, peralatan alat berat dinas PUPR sekarang sudah sangat tidak memadai, karena jumlahnya sangat terbatas. Sehingga, dinas PUPR harus membagi-bagi jadwal pekerjaan pemeliharaan jalan. Terlebih lagi, apabila ada bencana, maka skedule pemeliharaan jalan juga akan berubah.
“Sebenarnya, perbaikan jalan Sungai Durian, terutama di km 9 memang sudah kami rencanakan sejak tahun lalu, tetapi karena alat-alat PUPR terbatas, maka jadwalnya menjadi molor,” terangnya.
Sebagai informasi, saat ini posisi alat sekarang berada di Laburan Kecanatan Hampang, Pudi Kelumpang Utara, Tanjung Pangga Kelumpang Selatan, dan Serongga Kelupang Hilir.
Tuti menyampaikan, berkenaan dengan hal ini, Dinas PUPR Memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ada. Akan tetapi, target seminggu kedepan, setelah Tanjung Pangga selesai maka alat segera di rolling untuk mengerjakan perbaikan di km 9,” ujarnya.
“Nah, beberapa hal ini yang bisa kami sampaikan agar tidak berkembang berita kalau pemerintah daerah tidak peduli dengan masyarakatnya, serta agar masyarakat Kotabaru bisa memilah dan memilih, juga melihat dan membandingkan agar kita ke depannya bisa sama-sama menjaga saling melengkapi dan bersinergi untuk pembangunan Bumi Sa ijaan ini,” pungkasnya.
