bakabar.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memaparkan tiga langkah untuk memastikan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) mencapai target Sustainable Development Goal's (SDGs).
Pertama, multilateralisme adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan global. "Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk mempromosikan sistem multilateral yang efektif, terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel untuk memastikan pencapaian agenda 2030 dan SDGs tepat waktu," kata Monoarfa dalam High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development Tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, dikutip Selasa (18/7).
Kedua, menurut Suharso, Indonesia akan memegang janji untuk tidak meninggalkan siapapun dan memprioritaskan mereka yang tertinggal dan yang paling rentan.
Ia menegaskan pemerintah bakal berkontribusi pada pemulihan global yang inklusif, bekerja sama untuk memobilisasi semua sumber pembiayaan SDGs, dan menjembatani kesenjangan kapasitas yang diperlukan guna mencapai SDGs.
Baca Juga: Komitmen dan Aksi Nyata Prinsip SDGs, OIKN Pastikan di IKN Nusantara
"Terakhir, kami akan mengambil tindakan nyata untuk kerja sama internasional yang efektif," ucap Menteri PPN itu.
Untuk mempercepat pencapaian SDGs, pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional, serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah, pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor, dan penguatan kemitraan multipihak.
"Hasilnya, Indonesia mampu mencapai 63 persen dari 222 indikator SDG's," ungkap Suharso.
Pada 2023, Indonesia memimpin keketuaan MIKTA yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas, dan pembangunan ekonomi, serta sebagai consensus maker dan jembatan penghubung antara negara-negara berkembang dan maju.
Dia mengutarakan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan data untuk memantau kemajuan perubahan yang lebih baik, mengidentifikasi kesenjangan, dan menginformasikan pengambilan keputusan.
Dalam rangka mencapai SDGs, lanjut Kepala Bappenas, Indonesia membutuhkan satu triliun dolar AS hingga 2030. Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework.
Indonesia turut membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan transformasi digital.
"Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi SDGs," ujar Suharso.
