bakabar.com, JAKARTA - Produksi energi fosil yang terbatas membuat ketahanan energi Indonesia cenderung rentan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global. Melambungnya harga minyak dunia telah memaksa pemerintah memperketat tata niaga energi.
Untuk memantau kondisi ketahanan energi khususnya di sektor hilir migas tersebut, pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra di Bojonegoro, Sabtu (18/3) menjelaskan peran BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi.
"Kami dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak hingga pelosok negeri tanpa terkecuali," ujarnya.
Baca Juga: Konsumsi BBM Tinggi, BPH Migas Akan Naikkan Kuota Pertalite
Lebih lanjut Yapit menerangkan, dalam penyediaan dan pendistribusian BBM perlu dipastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu Harga yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama didaerah 3T (Terdepan, terluar dan tertinggal).
"Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan Pemerataan Energi di Indonesia khususnya masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar," terang Yapit.
BPH Migas sendiri menargetkan tahun 2023 ini terbangun sebanyak 89 penyalur agar dapat terlaksana sehingga dapat tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga.
"BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga agar berjalan dengan lancar," pungkas Yapit.
