DPRD Kalsel

Boyong Perwakilan Kalsel, Komisi I Pelajari Anggaran KPID Kalteng

Komisi I DPRD Kalsel memboyong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel menyambangi KPID Kalteng.

Featured-Image
Komisi I bersama KPID Kalsel melakukan studi komparasi ke DPRD Kalteng dalam rangka anggaran dan masukan Raperda Penyelenggaraan Penyiaran. Foto-Humas DPRD Kalsel

bakabar.com, PALANGKA RAYA - Komisi I DPRD Kalsel memboyong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel menyambangi KPID Kalteng.

Komisi I DPRD Kalsel menyoroti minimnya anggaran KPID Kalsel yang diberikan melalui hibah Pemprov Kalimantan Selatan

"Alokasi anggaran yang diberikan masih sangat minim untuk mendukung kegiatan KPID Kalsel," kata Ketua Komisi I Hj Rachmah Norlias, usai studi komparasi ke KPID Kalteng, Jumat (12/1/2024), di Palangkaraya.

Hal inilah yang mendasari pihaknya berkunjung melihat anggaran KPID di provinsi tetangga, serta menggali masukan Rancangan Perda Penyelenggaraan Penyiaran, hingga kerja sama yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan tugas KPID.

"Kita ingin meningkatkan kinerja KPID Kalsel, terutama dalam mengangkat konten budaya dan pariwisata lokal," tambah Politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas menyatakan, akan mempelajari cara Pemprov Kalteng bisa membuat anggaran yang lebih besar untuk KPID.

"Di Kalsel, dari sekian periode, anggaran KPID tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung menurun," ucapnya.

Bahkan sudah dua periode terakhir, KPID Kalsel tidak mampu melaksanakan KPID Award, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga penyiaran.

"KPID juga memiliki kewenangan dan keleluasaan yang terbatas, karena hanya fokus pada pengawasan isi siaran," tambah Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPID Kalteng Henoch Rents Katoppo mengungkapkan, anggaran hibah KPID Kalteng terus meningkat berkat kerja sama dengan pemprov dan DPRD setempat.

"Setiap kegiatan kita selalu menyampaikan jargon seperti, ‘Penyiaran Sehat, Kalteng Berkah’," tambahnya saat didampingi komisioner KPID Kalteng Nisa Rahimia dan Ahmada.

Diungkapkannya, anggaran 2021 pada APBD murni mencapai Rp750 juta dan APBD perubahan Rp600 juta. Sedangkan pada 2022 mencapai Rp1,9 miliar, yang terbagi murni Rp1,4 miliar dan perubahan Rp500 juta.

"Pada 2023 mendapatkan alokasi murni Rp1,43 miliar, dan perubahan Rp700 juta, sehingga bisa melaksanakan KPID Kalteng Award," ujarnya.

Ketua KPID Kalsel HM Farid Soufian mengakui, Kalsel belum mampu melaksanakan KPID Award, karena keterbatasan anggaran.

"Tahun ini, KPID Kalsel hanya mendapatkan hibah Rp1,025 miliar," tambah Farid.

Kendati demikian, ia mengatakan, akan tetap memaksimalkan anggaran untuk kegiatan dan pengawasan penyiaran di wilayah Kalsel, terutama pada pemilu serentak 2024.

Editor


Komentar
Banner
Banner