bakabar.com, KANDANGAN - Puluhan guru lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengadu ke DPRD setempat.
Mereka meminta difasilitasi agar bisa masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Aspirasi tersebut disampaikan ke DPRD HSS sejak Senin (15/09) dan dilanjutkan dalam rapat kerja Komisi I DPRD HSS pada Selasa (16/09).
Selain 54 guru lulusan PPG, turut hadir 8 orang honorer dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPKBP3A) HSS yang juga menyampaikan aspirasi serupa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS, Rahmat Iriadi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan menyampaikannya langsung ke kementerian terkait.
"Mereka akan kita perjuangkan nasibnya. Kita akan tanyakan ke kementerian masing-masing soal status mereka," kata Rahmat, Selasa (16/09) sore.
Jika tidak ada solusi dari kementerian, lanjut Rahmat, pemerintah daerah diharapkan bisa mengambil kebijakan sendiri.
"Untuk honorer PPKBP3A, misalnya, bisa saja diarahkan ke perjanjian kerja outsourcing dengan pihak ketiga," ujarnya.
Sementara itu, terkait guru PPG, Rahmat menyebut pada tahun 2026 akan ada peluang formasi untuk mengisi kekosongan guru kelas atau kepala sekolah yang pensiun.
Sebelumnya, Ketua PPG HSS, Ibnu Salam, menyampaikan bahwa angkatan PPG 2023–2024 sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun belum tersedia formasi.
"Kami berharap, 54 lulusan PPG yang sudah masuk Dapodik bisa dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu," ujar Ibnu.
