bakabar.com, BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menyampaikan banyak hal saat menggelar pengarahan kepada gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022).
Di sana, dia bicara tentang penanganan Covid-19, pengelolaan APBD, IKN Nusantara, sampai dampak invasi Rusia ke Ukraina.
Pertama, Jokowi bicara soal penanganan Covid-19. Dia mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya.
"Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan, utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. "Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster," kata Presiden.
Kondisi politik global tak lepas dari isu yang dibahas Presiden Jokowi. Dia mengatakan para gubernur harus ikut merespons setiap masalah energi, krisis pangan, hingga perang.
"Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang," ujar Presiden.
Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.
"Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak," ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
"Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya. Tidak seperti pada waktu yang normal dulu. Jangan business as usual. APBD harus bisa kita create. Disesuaikan. Kuncinya cuma satu, kecepatan kita untuk menyesuaikan," jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," ungkap Presiden.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
"Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan," ucap Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
