bakabar.com, MARABAHAN - Sekalipun tanpa visi misi, bukan berarti pembangunan di Barito Kuala (Batola) berjalan semrawut saat dipimpin penjabat bupati selama lebih dari setahun berjalan.
Batola sudah tidak memiliki bupati dan wakil bupati definitif sejak 4 November 2022.
Adapun tampuk kepemimpinan dilanjutkan Mujiyat sebagai penjabat bupati hingga terpilih pemimpin baru dalam Pilkada 2024.
Tidak seperti pejabat definitif, seorang penjabat tak memiliki visi misi pribadi maupun partai politik pengusung.
Namun mereka diwajibkan memelihara berbagai capaian penting, serta melanjutkan program yang mungkin belum terselesaikan oleh kepala daerah sebelumnya.
Baca Juga: Hari Jadi Batola ke-63, Masa Transisi dan Sederet Pekerjaan Rumah
Baca Juga: Terima SK Perpanjangan Penjabat Bupati Batola, Mujiyat Siap Lanjutkan Tugas
Hasilnya selama setahun berlalu atau tepatnya setelah Batola berusia 64 tahun, berhasil dicapai kinerja yang baik dalam indikator pembangunan.
Antara lain penurunan tingkat kemiskinan, percepatan penurunan stunting, perbaikan angka gini rasio atau ketimpangan pendapatan, dan penurunan pengangguran terbuka.
Kemudian selama 2023, Batola juga berhasil meraih 20 penghargaan dari pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga negara lain.
Di antaranya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Gubernur Kalimantan Selatan, Kabupaten Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan, serta Adipura Kategori Kota Kecil.
Berbagai penghargaan tersebut hanya permulaan, mengingat masih terdapat sederet tugas penting yang dibebankan pemerintah provinsi maupun pusat kepada Batola.
"Dalam momentum Hari Jadi ke-64, Batola memiliki setidaknya empat tugas penting yang harus dikerjakan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," tegas Mujiyat.
"Salah satunya adalah bersiap menyelesaikan tugas negara yang memproyeksikan Batola menjadi salah satu lumbung pangan nasional," tegasnya.
Agar menjadi lumbung pangan yang bagus, disyaratkan keberadaan 99.000 hektare lahan produktif. Sementara lahan produktif di Batola baru sekitar 79.000 hektare.
"Di sisi lain, Kalimantan Selatan juga diberi beban oleh Menteri Pertanian untuk mengelola 200.000 hektare lahan produktif," beber Mujiyat.
Baca Juga: Antisipasi Dampak El Nino, Petani di Batola Didorong Segera Tanam Kembali
Baca Juga: Satu-satunya di Kalsel, Penjabat Bupati Batola Terima Penghargaan Adhikarya Pratama
"Dari total lahan produktif yang dibebankan untuk Kalsel, Batola mendapat bagian 75.000 hektare. Artinya semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh guna merealisasikan target ini," sambungnya.
Tugas berikutnya adalah menurunkan prevalensi angka stunting. Diketahui penurunan stunting sudah menjadi salah satu prirotas nasional.
"Ketika pertama kali dipercaya menjadi penjabat bupati, kami ditugaskan menurunkan prevalensi stuntung maksimal 14 persen," jelas Mujiyat.
"Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, sekarang angka prevalensi stuntung di Batola sudah turun menjadi 10 persen," bangganya.
Genjot Bedah Rumah
Kendati sudah menurun, upaya pencegahan dan penanganan stunting tetap akan terus dilakukan. Hal ini seiring dengan tugas ketiga berupa pemberantasan kemiskinan ekstrem.
Sebelumnya dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem selama 2023, Pemkab Batola telah berkolaborasi dengan Pemprov dan Polda Kalsel, serta Kodim 1005 Batola.
Pemprov Kalsel tercatat menyalurkan bantuan bedah rumah sebanyak 195 unit, ditambah Polda Kalsel sebanyak 10 unit.
Baca Juga: Kolaborasi Disperkim dan TP-PKK Kalsel Tingkatkan Kualitas Rumah di Batola
Baca Juga: Upaya Pengentasan Stunting, Batola Disokong Bank Indonesia
Adapun Kodim 1005 Batola membantu bedah rumah 10 unit, ditambah 48 unit lagi oleh Pemkab Batola.
Selanjutnya selama 2024, rumah yang akan dibedah berjumlah lebih banyak lagi, setelah Batola mendapatkan suntikan Rp5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Bantuan itu juga merupakan salah satu hasil kerja keras, karena berawal dari keberhasilan Batola menempati peringkat kedua nasional dalam pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi," urai Mujiyat.
Bantuan sebesar Rp5 miliar tersebut dicanangkan untuk membedah 250 unit rumah. Kemudian dari ABPD Batola, dianggarkan lagi bedah rumah untuk 195 unit.
"Ditambah bantuan dari Pemprov Kalsel sebanyak 205 unit, berarti total bedah rumah yang akan dilakukan berjumlah 650 unit," tegas Mujiyat.
Baca Juga: Turdes ke Barambai, Paman Birin Tekankan Perampungan Jalan Anjir Pasar-Marabahan
Baca Juga: Pemkab Batola Percepat Peningkatan Pelabuhan Pasar Marabahan
Masih terkait pemberantasan kemiskinan ekstrem, penekanan khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa.
"Lantas sebagai penunjang, harus dilakukan tugas berikutnya berupa pemerataan pembangun infrastruktur," tukas Mujiyat.
"Sejumlah jalan rusak yang pernah kami lewati dalam turdes, akan diupayakan segera diperbaiki dengan cara apapun," imbuhnya.
Pembenahan Ibu Kota
Selain empat target utama, pembenahan Marabahan sebagai Ibu Kota Batola juga menjadi salah satu sasaran yang akan dibidik sepanjang 2024.
Rencana tersebut sekaligus menjawab isu yang sempat berkembang di akhir 2023, terkait usul pemindahan Ibu Kota Batola dari Marabahan ke Alalak.
"Saya berprinsip bahwa Marabahan tetap menjadi Ibu Kota Batola. Namun tidak cukup dengan prinsip saja, karena harus dilakukan berbagai pembenahan," tegas Mujiyat.
"Penyebabnya syarat menjadi ibu kota juga harus dipenuhi. Di antaranya jalan yang lebar, penerangan dan pusat keramaian," imbuhnya.
Baca Juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Batola ke Alalak, Pengamat Tata Kota: Cenderung Merugikan
Baca Juga: Sebelum Ibu Kota Batola Dipindah Ke Alalak, Berikut Keunggulan Geologi Marabahan
Terkait penerangan jalan di Marabahan, juga telah dianggarkan, "Mudahan bisa cepat dilelang agar bisa dilaksanakan mulai Januari 2024," jelas Mujiyat.
"Sementara untuk pelebaran jalan, pengorbanan masyarakat juga dibutuhkan. Dengan demikian, perjuangan pemerintah dalam penganggaran lebih dipermudah," tambahnya.
Pembenahan tersebut diyakini sebagai investasi masa depan, mengingat posisi Marabahan lebih dekat ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dibandingkan Banjarmasin atau Banjarbaru.
"Terutama kalau jembatan antara Tabukan dan Kapuas dapat dibangun, Marabahan menjadi salah satu tempat persinggahan warga Kalimantan Tengah yang akan menuju IKN," tutup Mujiyat.
