bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah pusat mematok nol kemiskinan ekstrem di 2024.
Mendengar hal itu, Pemprov Kalsel pun mendukung pemerintah pusat dengan menghilangkan kemiskinan ekstrem di provinsi ini.
Data Bappeda Kalsel menunjukkan, Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kalsel pada 2022 masih 4,49 persen dari total 4,3 juta penduduk. Angka ini jauh dari PPM Indonesia 9,54 persen.
"Jadi jumlah penduduk miskin di Banua terbilang sangat sedikit dibandingkan total penduduk," ujar Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, Kamis (23/3).
Meski begitu, ia menuturkan, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin esktrem di Kalsel sebagian kecil masih ditemukan.
Pihaknya pun berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem ini sejak beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan Ariadi, suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori miskin esktrem jika masih ada penduduk yang rata-rata pendapatannya berkisar Rp15 ribu – Rp30 ribu per hari, dan mempunyai tempat tinggal yang tidak layak.
“Demikian pula dengan teman-teman difabel atau yang berstatus janda. Sangat mengkhawatirkan, karena mereka tidak punya kemampuan untuk memiliki mata pencaharian sendiri,” tandasnya.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi menerangkan, tahun ini ada sejumlah program yang dilakukan untuk menangani para warga miskin di Banua.
Khusus dari pemerintah pusat, masih ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sedangkan dari APBD, Nanda menuturkan, Pemprov Kalsel memberikan bantuan untuk orang miskin yang rumahnya tidak layak huni.
"Ini program pemugaran rumah tidak layak huni (rutilahu)," bebernya.
Pemprov Kalsel juga memberikan usaha ekonomi produktif perorangan untuk warga miskin yang tidak punya pekerjaan. "Contoh usahanya seperti menjual gorengan dan pentol," ucap Nanda.
Ia menambahkan, pemerintah juga bakal membagikan sembako di empat event tahun ini. Yakni, ketika Ramadan, Hari Gerak PKK, Hari Jadi Pemprov Kalsel dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
Namun untuk jumlah penerimanya, Nanda mengaku masih menunggu usulan dari kabupaten/kota. "Belum semua daerah menyerahkan datanya ke provinsi," katanya.
