bakabar.com, BALIKPAPAN – Belum bayar pajak, 40 reklame HP Samsung di Balikpapan bakal dicabut.
Pencabutan itu terhitung setelah 14 hari sejak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Balikpapan, Kaltim, menempeli stiker peringatan di 40 titik reklame HP Samsung tersebut, Rabu (16/6/2021).
Langkah itu diambil BPPRD Kota Balikpapan, lantaran pihak vendor reklame HP Samsung belum melaporkan wajib pajaknya sejak 1 Januari 2021.
“Yang kita sasar adalah reklame ponsel merk Samsung. Totalnya ada kurang lebih 40 reklame Samsung yang belum dilaporkan,” kata Kabid Penindakan dan Pendataan BPPRD Kota Balikpapan, M Hakim kepada bakabar.com.
Tahun ini reklame HP Samsung di Balikpapan tersebut ditangani oleh CV Kurnia.
“Jadi Samsung ini memasang gerai-gerai penjual ponsel. Vendornya yang tahun ini baru membayar 50 persen dari yang seharusnya dilaporkan. Kalau vendor yang tahun lalu sudah bayar,” ungkapnya.
Masa pajak sendiri berlaku mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.
“Harusnya dia melaporkan itu di 1 Januari, tapi ini sudah setengah tahun mereka belum melaporkan. Karena orangnya ada di Jakarta kami sudah menelpon kalau memang tidak dilakukan pembayaran atau pelaporan kami melakukan penempelan (stiker),” tuturnya.
“Seandainya 14 hari kedepan tidak dilakukan pembayaran maka kami akan melakukan penurunan reklame,” ujarnya.
Diketahui hitungan pajak reklame sendiri sebesar Rp 210 ribu per meter persegi untuk reklame yang terpasang di tubuh bangunan.
Namun untuk reklame yang menggunakan konstrukai tiang dikenakan pajak sebesar Rp 250 ribu per meter perseginya.
“Yang belum dilaporkan ada 40 reklame. Pajak reklame yang menempel sebanyak 120 meter persegi, sedangkan yang bertiang sebesar Rp 250 meter persegi untuk satu sisi,” pungkasnya.
