bakabar.com, JAKARTA - Terobosan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir banyak juga mendapat kecaman dari berbagai pihak di beberapa wilayah Indonesia.
Berbagai pihak di beberapa wilayah Indonesia menganggap selama Erick Thohir menjabat sebagai menteri, banyak BUMN yang rugi seperti Garuda Indonesia, Pertamina, serta Angkasa Pura I dan II.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming (MHM) mengatakan, kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir membawa banyak perubahan.
Gaya kepemimpinan menteri yang pasti berbeda, tentunya Erick hadir dengan segala macam pertimbangan, masukan, review yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya.
“Di situasi pandemi, kami harapkan masyarakat harus mencari jalan keluar bersama untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah ini, jangan menyalahkan pemerintah, karena semua pemerintah dan stakeholder terkait sedang bekerja keras untuk melawan pandemi Covid-19 ini. Kita harapkan dalam situasi pandemi bisa terus solid, negara bisa tetap menjalankan untuk membenahi BUMN dalam melakukan transformasi pada perusahaan negara,” beber MHM.
Adapun pada masa awal kepemimpinannya, Maming mengaku, Menteri Erick Thohir telah membenahi struktur organisasi dalam beberapa perusahaan pelat merah dengan merombak sejumlah direksi dan komisaris. Menteri Erick Thohir juga telah membangun team work pengurus BUMN yang kompak dan solid.
“Prestasi BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir salah satunya yaitu melakukan perampingan dan klasterisasi BUMN bagian dari transformasi dan membangun ekosistem sebagai rantai pasok yang andal. Pak Menteri sudah melakukan banyak transformasi dan efisiensi,” ucapnya.
Selain itu, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu berpendapat bahwa selama ini persoalan rangkap jabatan yang selalu dilontarkan pihak lain itu tidak berdasar karena memang tidak ada aturan yang dilanggar.
Sebab sampai saat ini, kata Maming, tidak ada pihak yang menggugat atau menegur dari sisi hukum jika memang Erick Thohir menabrak peraturan dalam pengangkatan direksi dan komisaris di BUMN.
“Tidak sedikit pihak yang tidak senang dengan kebijakan Menteri Erick Thohir melakukan perbaikan di tubuh BUMN sebagai perekat bangsa, yang harus hadir di depan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mewakili negara dan mewakili pemerintah. Konsep-konsep transformasi BUMN yang sedang dikerjakan oleh Menteri
BUMN seharusnya didukung agar terimplementasi dengan sempurna. Kita berharap, agar dapat tidak terjadi polemik lagi dan memberikan kesempatan bagi Menteri Erick Thohir untuk membuktikan kinerjanya,” ungkapnya. (Okz)
