bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kalsel, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda blakblakan soal dugaan perkebunan kelapa sawit berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan Kawasan Hutan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan tersebut, ada lebih dari 50 juta lahan sawit beroperasi di luar HGU. Salah satunya berada di Riau.
“Di Riau ada 1,7 juta hektare berada di luar HGU. Itu dikelola, dipanen dan tentu menghasilkan nilai ekonomis,” ucap pria yang akrab disapa Bang Rifqi itu dalam rapat bersama Kementerian ATR/BPN, Rabu (6/4) kemarin.
Kondisi ini, kata dia, menandakan negara kehilangan marwah di hadapan para pengusaha sawit.
Negara tegas dia, telah dirugikan secara ekonomis.
Karenanya, ia mengajak Kementerian ATR/BPN untuk menata persoalan hulu industri sawit.
“Tentu penataan hulu ini akan punya impact terhadap berbagai macam hal, termasuk soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” tegas politikus kelahiran Barabai HST ini.
Apabila persoalan ini dibenahi serius, ia meyakini PNBP akan meningkat ratusan kali lipat.
Bahkan sebut dia, tak menutup kemungkinan sangat membantu portofolio fiskal negara saat ini.
“Pertanyaannya pak menteri, pak wakil menteri bersama kita-kita ini, siap nggak untuk fight menata ini?” tanyanya.
Ia menambahkan persoalan sawit adalah persoalan hulu yang salah sehingga berimbas terhadap hilir.
“Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di tengah masyarakat tak lepas dari persoalan hulu tersebut,” tutupnya.
