bakabar.com, BANJARMASIN - Perbaikan jalan longsor di Km 171 Satui, Tanah Bumbu, Kalsel hingga kini belum ada kejelasan.
DPRD Kalsel membuka pembahasan penanganan jalan longsor Km 171 bersama Forkopimda Kalsel dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Bahkan secara daring mereka berdiskusi dengan Kementerian ESDM. Sayangnya hasil pembahasan, Senin (19/6) itu tak sesuai harapan.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengungkap, pembahasan kali ini tak ada kejelasan.
Padahal, kata politisi Partai Golkar Kalsel ini, 83 perusahaan yang berada di lokasi longsornya jalan nasional tidak bersedia membantu perbaikan infrastruktur.
Pernyataan tersebut tertuang dalam berita acara yang dipegang Supian HK. Namun berita acara di Kementerian ESDM berkata lain.
“Dana yang kita (Kalsel) sumbang ke pusat itu begitu besar, masa cuma Rp 300 miliar saja perbaikan jalan itu,” tekan Supian.
Ia pun berkeinginan untuk kesekian kalinya bertemu dengan Kementerian ESDM di Jakarta. Waktu pertemuan belum ditentukan, tapi dijadwalkan secepatnya.
Ternyata Supian tidak sendiri berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan penanganan Km 171 Satui. Supian membawa 2 perwakilan setiap LSM yang menuntut perbaikan jalan nasional secepatnya terlaksana.
Perwakilan LSM, Anang Rosadi mengatakan harus ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab memperbaiki jalan longsor Km 171.
Anang menekankan dana corporate social responsibility (CSR) tidak sepantasnya untuk perbaikan jalan nasional.
“CSR itu adalah untuk orang orang terdampak, misalnya angkutan dan ini yang kita lakukan rakyat Kalsel harus bersatu untuk melawan pemerintah pusat,” pungkasnya.
