bakabar.com, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo kembali menekankan netralitas ASN di tingkat kabupaten, kota hingga pemerintah pusat agar netral selama Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.
"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," ujar Jokowi.
Baca Juga: Pernah Dandim Solo, DPR Pasang Badan soal Netralitas Jenderal Agus
Terkait adanya polemik pemindahan atribut-atribut partai saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, ia mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.
"(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.
Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo kebingungan dengan penurunan atribut PDI-Perjuangan di Bali. Pj Gubernur Bali Sang Made beranggapan atribut politik tersebut menganggu estetika selama kunjungan presiden.
Sedang Ganjar beranggapan tak ada yang salah dengan pemasangan atribut PDI-Perjuangan. Capres usungan PDIP itu menganggap pencopotan atribut sebagai tindakan yang berlebihan.
